in

Soal Sekaroh Lotim Tak Kunjung Usai, Polda NTB Ambil Sikap Ini…

Kapolda NTB Brigjen Pol Drs Umar Septono
Kapolda NTB Brigjen Pol Drs Umar Septono
Kapolda NTB Brigjen Pol Drs Umar Septono

kicknews.today Mataram, – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, berencana mengajak pihak pemerintah untuk membahas persoalan hutan lindung Sekaroh, yang terletak di kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

“Nantinya kita akan undang pihak pemerintah, baik itu dari pejabat tingkat II dan tingkat I maupun pihak kementerian bersangkutan. Kita akan dudukan satu meja dan kita diskusikan, dengan begitu, pelanggarannya dimana, bisa langsung dibicarakan,” kata Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono di Mataram, Senin (11/7).

Namun sebelum mengadakan pertemuan dengan pihak pemerintah, Polda NTB terlebih dahulu menggelar rapat “internal”, guna membahas persoalan apa saja yang sedang berkembang di wilayah hutan Sekaroh tersebut.

“Hari ini kami menggelar rapat ‘internal’ untuk membahas hutan Sekaroh. Rapatnya dipimpin langsung oleh Wakapolda NTB. Setelah itu selesai, baru kita undang pihak yang terlibat dalam persoalannya,” ujar Umar.

Menurutnya, dalam menyelesaikan persoalan ini, aparatur pemerintahan maupun penegak hukum tidak boleh gegabah dalam mengambil langkah penyelesaian. Karena dia melihat bahwa dalam persoalan ini semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, saling mengedepankan wewenangnya atas kawasan hutan lindung tersebut.

“Semua merasa punya kewenangan dan hak, termasuk juga rakyat yang didalamnya. Jadi persoalan ini harus dibicarakan dengan baik-baik dan perlu kesabaran, tidak boleh gegabah,” ucapnya.

Diketahui, kawasan hutan lindung di wilayah Sekaroh, yang masuk dalam RTK-15 ini mencapai luasan 2.834,28 Hektare. Dari informasi yang dihimpun, ada sebanyak tujuh sertifikat telah terbit di tahun 2006 lalu seluas 8,9 hektare. Diduga lahan itu telah beralih fungsi menjadi kawasan Hak Guna Bangunan (HGB).

Muculnya dugaan sertifikat ganda ini pun sempat mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri, setelah adanya laporan dari salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berdomisili di Kabupaten Lombok Timur pada akhir 2015 lalu.

Setelah menerima laporan, Bareskrim Mabes Polri kemudian turun ke lokasi dengan mengajak Polda NTB untuk mengecek kebenarannya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Mabes Polri melimpahkan penanganannya ke Polda NTB.

Selain Polda NTB, kasus ini pun diketahui tengah ditangani oleh Kejari Selong, Kabupaten Lombok Timur. Dalam penanganannya, kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan, namun dalam tahapan tersebut belum ada tersangka yang dimunculkan.

Kajari Selong Iwan Gustiawan sebelumnya juga menegaskan bahwa pihaknya memberikan atensi terhadap penanganan perkaranya. Hal itu dibuktikan dengan pemeriksaan sejumlah saksi dari pihak instansi terkait.

Pihak instansi yang sudah diperiksa, antara lain pejabat BPN Lombok Timur, Sekda Lombok Timur, mantan Bupati Lombok Timur H Sahdan dan seluruh pemilik lahan yang namanya tercantum sebagai pemilik lahan di atas kawasan hutan lindung tersebut. (ant)