Bahaya….Jangan Sampai ada Perang di Dalam Negara Akibat Konflik Hutan Sekaroh

Kapolda NTB Brigjen Pol Drs Umar Septono
Kapolda NTB Brigjen Pol Drs Umar Septono

kicknews.today Mataram – Konflik kepentingan yang memperebutkan lahan seluas 2834,20 Hektar di Hutan Sekaroh, Lombok Timur kian tajam dan krodit. Betapa tidak, silang kepentingan menyeret keterlibatan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan investor, investor dengan sesama investor.

“Masak Pemda tingkat I (Pemprov NTB), Pemda tingkat II (Pemkab Lotim) sampai tingkat pusat tidak sepaham?,” ujar Kapolda NTB, Brigjen Pol. Umar Septono, Jumat (1/7) mempertanyakan dampak dari konflik Sekaroh.

Kondisi ini menurutnya sangat berbahaya. Sebab ketidak sepahaman itu membuat masing masing pihak mengerahkan kekuatan, ada Sat Pol PP, ada Polisi Khusus Kehutanan.

“Semua kirimkan kekuatan, ada Sat Pol PP, ada tim khusus dari Polhut. Ini kan berbahaya, masak negara sama negara perang nih?,” tanyanya lagi.

Atas persoalan ini, Kapolda mengaku sudah melakukan pendekatan kepada masing-masing pihak, termasuk masyarakat setempat yang tinggal di area kawasan hutan lindung itu. Pihaknya menasehati jangan sampai terjadi konflik antar sesama pemerintah, maupun pemerintah dengan masyarakat.

Tapi Kapolda menjamin pihaknya pun objektif dengan tidak melibatkan diri dengan menerjunkan pasukan. Ditanya soal keberadaan Polair Polda NTB di hutan Sekaroh, Kapolda menginformasikan sudah ditarik.

Keberadaan polair sebelumnya hanya melayani kemanan masyarakat setempat. ,”Mereka tidak tau ada masalah, makanya dia cuma layani masyarakat,” ungkap Kapolda.

Jika konflik kepentingan terus terjadi maka yang paling rasakan dampaknya adalah investor. Investor kebingungan sementara satu sisi pemerintah mengundang sebanyak banyaknya investasi. Padahal menurut Kapolda jika investasi masuk, maka yang diuntungkan pemerintah dan masyarakat setempat dan Lombok Timur sekitarnya.

Jika investor masuk, masyarakat banyak tertampung sebagai tenaga kerja. Pengangguran berkurang, sehingga jadi solusi ekonomi dan mengurangi angka kejahatan. “Soalnya ini masalah perut. Kalau saya tagkapi tiap hari bisa saja, tapi ini kan masalah perut. Sama sama kita bantu perut mereka untuk dikenyangkan. Pemerintah daerah sama sama untuk itu,” demikian Kapolda. (bh)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat