in

NTB Pastikan Bebas Dari Peredaran Vaksin Palsu

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan bahwa daerah itu bebas dari peredaran vaksin palsu dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran vaksin dan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi setempat.

“Pastikan tidak ada jalur bagi vaksin dan obat palsu untuk masuk ke NTB,” kata Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi seusai menerima Kepala BPPOM NTB I Gede Nyoman Suandi di Mataram, Selasa (28/6).

Menurut dia, maraknya kabar tentang peredaran vaksin palsu di beberapa daerah telah menimbulkan keresahan berbagai pihak, tidak terkecuali di NTB.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar kasus vaksin palsu menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya pemerintah provinsi melainkan juga di kabupaten/kota di NTB.

Untuk itu, ia berharap, ke depan jika memungkinkan, BPPOM secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap bahan obat yang dikonsumsi masyarakat.

Selain itu, katanya, merapikan jalur distribusi obat yang beredar di masyarakat.

“Pemerintah daerah, dalam hal ini termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan punya kewajiban memastikan kepastian legalitas obat atau vaksin yang dikonsumsi masyarakat, bukan justru membahayakan kesehatan masyarakat,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat dan instansi terkait meningkatkan kewaspadaan secara dini, tidak hanya pada kasus peredaran vaksin palsu seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, akan tetapi juga termasuk peredaran obat.

“Bila perlu, Polisi PP secara berkala turut memantau legalitas, distribusi dan penggunaan obat yang beredar, termasuk obat tradisional serta memberikan edukasi kepada masyarakat,” ucapnya.

Di samping itu, ia juga meminta tenaga kesehatan lebih cermat memeriksa vaksin yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam hal kemasan serta legalitas tenaga medis yang memberkan pelayanan vaksinasi.

Untuk itu, Dinas Kesehatan dan BPPOM diminta menyosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana mengetahui obat dan vaksin yang asli.

Hal itu, katanya, perlu dilakukan mulai dari datang ke fasilitas kesehatan yang resmi, tenaga kesehatan yang melayani bersertifikat, dan pastikan tenaga itu ikut mengecek bahan yang diberikan adalah resmi atau legal.

Ia meminta para orang tua untuk tidak resah terkait peredaran vaksin palsu di sejumlah kota tersebut.

“Orang tua tidak perlu was-was jika anaknya mendapatkan pelayanan imunisasi di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah, karena di sana vaksin disediakan oleh pemerintah yang didapatkan langsung dari produsen dan distributor resmi. Jadi vaksin dijamin asli, manfaat, dan keamanannya,” kata Zainul Majdi.

Ia mengatakan bahwa ada dua jalur yang digunakan untuk memantau peredaran vaksin palsu, yaitu jalur resmi melalui jalur Kementerian Kesehatan dan jalur swasta.

Untuk distributor swasta, pihaknya mengaku telah melakukan inspeksi secara mendadak ke lokasi di dampingi petugas Dinkes dan Polda.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan NTB Hairil mengaku telah menyampaikan kepada gubernur bahwa sejauh ini di NTB tidak ditemukan vaksin palsu sebagaimana beredar di tiga kota besar, seperti Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. (ant)