Legislator Panggil Dinas Tata Kota Terkait “Trans Corp”

Chairul Tanjung, the owner, of Indonesia's Para Group speaks in an interview in Jakarta on August 30, 2007. Indonesia's Para Group, which controls PT Bank Mega Tbk, said it plans to expand its financial and media units through acquisitions, and to invest as much as $3 billion in plantations to benefit from surging commodity prices.    REUTERS/Crack Palinggi  (INDONESIA)
Ilustrasi Trans Corp

kicknews.today Mataram – Komisi III DPRD Kota Mataram akan memanggil jajaran Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan terkait dengan Trans Corp yang diizinkan beraktivitas membangun sebelum berbagai proses perizinannya diselesaikan.

“Kita mendukung adanya investor yang serius berinvestasi di kota ini, tetapi kenapa investor diizinkan membangun sebelum berbagai izinya diterbitkan,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska di Mataram, Jumat (24/6).

Politisi dari PDI Perjuangan ini menyesalkan sikap jajaran eksekutif yang memberikan izin investor Trans Corp melaksanakan berbagai proses tahapan pembangunan dengan jaminan asalkan sesuai dengan peruntukannya.

“Dengan mempersilakan investor membangun sebelum ada izin, sama artinya eksekutif membiarkan dirinya dilecehkan oleh investor,” katanya.

Wiska, begitu pria ini akrab disapa mengatakan tindakan eksekutif itu menjadi catatan tersendiri baginya dan jangan sampai kondisi itu membuat Kota Mataram ke depan semakin karut-marut.

“Kita memang butuh penambahan pendapatan daerah, butuh lapangan kerja bagi masyarakat tetapi siapa pun itu tetap harus mengikuti aturan, apalagi gedung yang akan dibangun cukup besar,” katanya.

Semestinya, kata dia, eksekutif tetap berpegang pada aturan main, semua investor boleh mulai beraktivitas membangun setelah memegang izin prinsip dari pemerintah daerah.

Izin prinsip yang dimaksud berupa izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin gangguan, termasuk pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), serta amdal lalu lintas.

“Jangan dibuat terbalik, bangun dulu baru mengurus izin sehingga kesannya masyarakat sekitar dipaksa untuk menerima adanya bangunan megah tersebut,” katanya.

Terkait dengan itu, Komisi III akan memanggil jajaran Dinas Tata Kota untuk memberikan penjelasan secara detail apa yang menjadi alasan eksekutif memberikan izin pihak Trans Corp memulai proses pembangunannya.

“Pemanggilan kita jadwalkan setelah Idul Fitri, mengingat saat ini waktu mepet menjelang libur panjang lebaran,” katanya.

Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram H Lalu Junaidi sebelumnya mengatakan, meskipun izin membangun belum dikeluarkan, namun pimpinan perusahaan sudah melakukan komunikasi langsung dengan kepala daerah untuk memulai proses pengerjaan bangunan tersebut.

“Karena tidak ada yang menyalahi aturan, pemerintah kota mengizinkan mereka mulai beraktivitas mempersiapkan pembangunannya,” katanya.

Akan tetapi, kata Junaidi, tim pengawasan bangunan telah memberikan penjelasan terhadap aturan yang harus ditaati.

Jika melihat lokasi yang digunakan, tidak ada masalah dan kawasan itu memang merupakan kawasan bisnis sehingga tidak melanggar tata ruang.

Dikatakan, pada lahan seluas sekitar satu hektare lebih di Jalan Sandubaya itu, Trans Corp berencana akan membangun gedung berlantai empat, lantai pertama kemungkinan untuk parkir, lantai dua pusat kuliner, lantai tiga untuk Transmart, dan lantai empat menjadi pusat hiburan.

Pusat hiburan ini, katanya, akan dibuat seperti halnya trans studio mini dengan berbagai permainan seperti halnya Trans Studio Bandung atau Makassar.

“Untuk membangun itu, pihak perusahaan optimistis bisa menyelesaikan bangunannya dan mulai beroperasi dalam waktu 10 bulan ke depan,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat