Tergolong Kejahatan Luar Biasa, Kejati NTB Berikan Perhatian Penuh Perkara Kejahatan Seksual Anak

ilustrasi kekerasan seksual pada anak
ilustrasi kekerasan seksual pada anak

kicknews.today Mataram – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memberikan perhatian dalam penanganan perkara kejahatan seksual terhadap anak yang kini telah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa.

“Persoalan kejahatan seksual terhadap anak sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya penegak hukum dan pemerintah, namun butuh juga peran serta dari seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga,” kata Kajati NTB Tedjolekmono, di Mataram, Selasa (21/6).

Dia menegaskan, pihaknya mendukung pemerintah yang telah mengkategorikan kejahatan seksual terhadap anak ini sebagai kejahatan luar biasa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur adanya pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lainnya bagi pelaku.

“Sesuai dengan atensi dari pimpinan juga yang sudah menggariskan bahwa hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini diupayakan pidana seberat-beratnya,” ujar Tedjolekmono.

Seperti salah satu kasus yang kini sedang dalam tahap penelitian berkas di Kejati NTB, yakni kasus kejahatan seksual dengan pelakunya warga negara asing (WNA) asal Inggris.

Kasus tersebut, kata dia, akan menjadi perhatian Kejati NTB. Jika ditemukan adanya alat bukti kejahatan seksual terhadap anak, maka kejaksaan tidak segan untuk memberikan tuntutan pidana berat kepada pelaku, katanya lagi.

“Sekarang berkasnya masih tahap satu atau penelitian berkas, dan kasus ini menjadi perhatian kami,” ujarnya lagi.

Terlepas dari perkara itu, Tedjolekmono berpendapat, kejahatan seksual terhadap anak tidak terlepas dari peran serta orang tua maupun keluarga korban, termasuk lingkungan pergaulan anak mengingat banyak korban peristiwanya terjadi di kawasan wisata.

“Jadi saya rasa ini salah satu efek negatif, NTB sebagai destinasi wisata mancanegara. Banyak pelaku yang sebelumnya diketahui menjadi DPO di negaranya, berkeliaran keluar negeri dan masuk ke Indonesia,” katanya lagi.

Kondisi itu, menurutnya perlu diwaspadai oleh masyarakat, khususnya yang tinggal atau pun kerap beraktivitas di lingkungan pariwisata.

“Jadi tidak hanya penegak hukum dan pemerintah yang harus mencegah perbuatan ini, peran serta masyarakat juga penting,” katanya.

Karena itu, dia mengimbau jika melihat tingkah laku wisatawan asing yang mencurigakan, diharapkan agar segera mengambil sikap.

“Jangan setelah terjadi, ada korban, baru bereaksi, kita harus bersama-sama mewaspadainya,” ujar mantan Wakajati Gorontalo itu pula. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat