Jadilah yang Pertama Tau

DPRD NTB : Sekolah Swasta dan Ponpes di NTB Masih Terpinggirkan

Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Mataram – Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat Hj Wartiah menilai peran sekolah-sekolah swasta dan pondok pesantren di daerah itu kian terpinggirkan karena kalah bersaing dengan sekolah negeri terutama saat memasuki tahun ajaran baru.

“Memasuki awal tahun ajaran baru seperti sekarang ini, terasa peran sekolah swasta terpinggirkan. Padahal, peran sekolah swasta di Indonesia, tidak terkecuali di NTB jelas tidak dapat diingkari telah memberikan sumbangsih bagi kemajuan masyarakat,” kata Wartiah di Mataram, Minggu (19/6).

Menurut dia, sekolah swasta itu adalah aset daerah. Bahkan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi pun lahir dari anak pesantren, sehingga wajar perhatian ke sekolah swasta harus terus ditingkatkan.

“Kami minta Pemprov NTB peka terhadap kondisi ini, terutama dalam memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan sekolah swasta di daerah itu, khususnya pondok pesantren,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masyarakat mengenal pendidikan Ponpes, karena pendidikan disiplin yang tinggi, keunggulan dalam pembentukan karakter dan perilaku. Karenanya, tidak mengherankan banyak tokoh lahir dari didikan sekolah swasta.

Hal ini dikarenakan, fokus pengajarannya mendapat tempat di masyarakat yakni saat pemerintah belum ada dukungan anggaran, masyarakat sekitar bahu-membahu membiayai operasional guru termasuk gaji.

“Masyarakat sekitar biasanya rela ikut gotong royong dan menyumbangkan uang mereka guna membangun fasilitas gedung. Inikan cukup luar biasa eksistensi sekolah swasta ataupun ponpes ini, beda dengan sekolah negeri yang sudah di anggarkan pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi PPP ini mengaku miris, terkait keberadaan sekolah swasta saat ini. Karena kurangnya perhatian pemerintah daerah. Untuk itu, kata dia, perlu adanya intervensi pemerintah, sebab jika tidak dikhawatirkan banyak sekolah swasta akan tutup.

“Memang ada sekolah swasta yang lancar, karena management pengelolaannya sudah mulai moderen. Tapi itu pun jumlahnya masih kecil. Karena paling banyak, sekolah swasta khususnya di pedesaan sudah tutup,” ucapnya.

Hal ini, dikarenakan kekurangan siswa dan tidak ada lagi guru yang mau mengajar di sekolah swasta dengan siswa yang kian sedikit.

“Di sinilah peran pemerintah daerah harus peka terhadap keberlangsungan mereka melalui intervensi anggaran daerah dan kebijakan lainnya,” ucap Wartiah. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat