in

Alhamdulillah, Rumah Tidak Layak Huni di Mataram Terus Berkurang

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Mataram, 17/6 (Antara)- Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, terus berkurang dari 1.878 unit pada tahun 2014 menjadi 1.196 unit tahun 2015.

“Berkurangnya jumlah RTLH itu salah satunya karena gencarnya program pemerintah kota melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni sejak beberapa tahun terakhir,” kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat (ant).

Pernyataan itu dikemukakannya saat menyampaikan tanggapan eksekutif terhadap empat rancangan peraturan daerah yang diajukan eksekutif salah satunya tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

“Ranperda yang kami ajukan itu merupakan suatu langkah nyata kesiapan Pemerintah Kota Mataram dalam melakukan pendataan, penetapan lokasi, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh,” katanya.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Lalu Martawang sebelumnya menyebutkan pada tahun ini Pemerintah Kota Mataram telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk penanganan rumah tidak layak huni.

“Anggaran yang kita siapkan untuk mengintervensi RTLH sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar yang tersebar pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kota ini,” sebutnya.

Ia menyebutkan, penanganan RTLH ini menjadi bagian strategis dalam upaya penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat dalam upaya peningkatan sumber daya manusia.

Melalui anggaran yang disiapkan pemerintah kota pada beberapa SKPD antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah masing-masing rumah mendapatkan bantuan berupa bahan bangunan sekitar Rp25 juta per unit.

“Pemerintah provinsi juga memberikan bantuan sekitar delapan unit,” sebutnya.

Selain pemerintah provinsi, program rehabilitasi RTLH juga dibantu oleh Badan Amil Zakat Kota Mataram, meskipun besarannya tidak sama dengan bantuan dari pemerintah kota yakni mencapai Rp300 juta – Rp500 juta per tahun.

“Pengalokasian bantuan rehabilitasi RTLH ini merupakan bagian dari sinkronisasi antara program perencanaan tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menjadi bagian upaya penanggulangan kemiskinan,” katanya. (ant)