Soal Karcis Parkir di Mataram, Dishubkominfo Diminta Gencar Sosialisasi

ilustrasi juru parkir
ilustrasi juru parkir

kicknews.today Mataram, – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, diminta untuk menyosialisasikan Perda 7/2015 tentang Pengelolaan Parkir secara maksimal.

“Sampai saat ini saya belum melihat adanya sosialisasi maksimal yang dilakukan pihak Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), termasuk pemberlakukan karcis parkir,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji di Mataram, Jumat (17/6).

Pernyataan itu dikemukakannya menyikapi telah diberlakukannya karcis parkir tepi jalan mulai Kamis (16/6), namun ternyata belum berlaku secara menyeluruh.

“Saya tadi parkir tidak diberi karcis, ini satu indikasi kalau sosialisasi Perda 7/2015 itu belum dilakukan secara menyeluruh termasuk distribusi karcis parkir kepada juru parkir,” katanya.

Semestinya, kata politisi dari PKPI ini sebelum perda tersebut diterapkan semua juru parkir sudah disosialisasikan, sehingga penerapan karcis parkir juga bisa dilaksankan secara serentak pada 587 titik parkir tepi jalan.

Sosialisasi kepada masyarakat juga tidak kalah penting, sehingga masyarakat harus berani menolak membayar parkir jika tidak menerima karcis dari juru parkir.

“Harusnya setelah karcis diterapkan, pengguna jasa parkir harus berani menolak tidak membayar parkir jika tidak menerima karcis,” katanya.

Oleh karena itu, kata Misaban, Dishubkominfo sebaiknya segera melakukan sosialisasi secara maksimal baik dengan menggunakan spanduk, baliho maupun melalui media cetak dan eletronik agar masyarakat bisa mendukung pelaksanaan perda tersebut.

“Keberadaan perda ini sebagai salah satu upaya mengoptimalisasi pendapatan daerah melalui pajak parkir, dengan pemberian karcis pengawasan dan kontrol retribusi dapat dilakukan secara maksimal,” ujarnya.

Di samping mengamanatkan penggunaan karcis, perda itu juga mengatur tentang pemberian hadiah bagi pengguna jasa parkir dan penghargaan kepada petugas parkir dari pemerintah, sebagai motivasi dan semangat kerja kepada juru parkir yang berprestasi dan berdedikasi tinggi.

Selain itu, diatur juga tentang ganti rugi atas segala kehilangan, kerusakan, kehilangan komponen kendaraan selama kendaraan itu diparkir yang menjadi tanggung jawab antara orang atau badan yang mengelola tempat parkir atau petugas dengan pemilik kendaraan bermotor.

“Tanggung jawab oleh orang/badan yang mengelola tempat parkir berupa ganti rugi paling banyak 50 persen dari nilai jual kendaraan yang hilang. Jadi yang mengganti bukan dari pemerintah daerah,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat