Jadilah yang Pertama Tau

Sejumlah Fakta Mengejutkan Pada Tragedi Ambruknya Jembatan di Lombok Timur

Proses evakuasi korban jembatan ambruk di Lotim
Proses evakuasi korban jembatan ambruk di Lotim

kicknews.today Lombok Timur – Dunia konstruksi NTB berkabung. Duka itu datang dari Jalan Dewi Sartika, ruas jembatan penghubung di Lingkungan Muhajirin menuju Lingkungan Sukarteja Kelurahan Pancor, Selasa (14/6) lalu.

Ambruknya jembatan penghubung antar kecamatan di Selong Ibukota Kabupaten Lombok Timur itu, setidaknya menjadi tragedy memilukan dua tahun terkhir. Diantara 12 pekerja, lima orang tewas, lima lainnya luka berat dan kritis. Sejumlah pihak membuat kesimpulan sementara bahwa tragedi itu bukan disebabkan bencana banjir atau pun hujan, tapi kuat dugaan unsur kelalaian.

Pelaksana proyek CV. PM dengan nilai kontrak Rp 733.817.000 juta lebih tahap dua ini dianggap paling bertanggungjawab dibalik tragedi kemanusiaan di bidang konstruksi itu. Berikut ulasan berdasarkan pantauan lapangan dan wawancara sejumlah narasumber.

1. Tak Ada Alat Keselamatan

Untuk sebuah proyek dengan panjang sekitar 70 meter dengan kedalaman tujuh meter, aktivitas para pekerja di proyek jembatan Sukarteja seharusnya dilengkapi dengan perlengkapan keamanan (safety tools) atau kostum keamanan lainnya (safety wear).

Sesuai Undang – Undang Keselamatan Pekerja Nomor 1 Tahun 1970, setidaknya para pekerja hingga pengawas, menggunakan helm dan rompi, sarung tangan, sepatu boot. Karena minim alat pengamanan, korban tewas dan luka berat mengalami luka bocor kepala, hingga kaki tangan patah.

2. Mempekerjakan Anak-Anak

Dari total 12 pekerja, mulai dari buruh, tukang, pengawas, pimpro, ternyata dua diantaranya masih di bawah umur. Keduanya adalah Abdul Kadir 17 tahun. Remaja asal Lingkungan Bremi Kelurahan Pancor ini dipekerjakan sebagai buruh.

Muhammad Zainul, usianya masih 15 tahun, beralamat di Lingkungan Sukarteja Kelurahan Pancor atau sekitar TKP. Dia dipekerjakan sebagai buruh untuk melayani kebutuhan tukang di proyek tersebut.

Kepolisian Polres Lombok Timur mengusut pelanggaran tindak pidana sesuai Undang – Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 35 tahun 2014. Aktivis Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Joko Dumadi meminta kepolisian memproses pidana siapapun yang paling bertanggungjawab atas insiden yang di dalamnya anak-anak sebagai pekerja dan ikut menjadi korban itu.

3. Tidak ada Izin

Dinas PU Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Timur sempat melarang agar pengecoran tidak dilakukan terlebih dahulu. Karena rekanan pelaksana harus menyelesaikan prosedur administrasi kepada instansi tersebut yang diteruskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar menyelesaikan dokumen adminsitrasi sebelum pemasangan kerangka dan cor. Namun menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sateriadi, imbauan ini tidak diindahkan. Pengecoran tetap dilaksanakan.

4. Indikasi Korupsi

Polres Lombok Timur atas kejadian ini mengeluarkan dua sikap dan tindakan sekaligus. Pertama memproses pidana umum karena ada dugaan kelalaian dalam pelaksanaan proyek sehingga terjadi kecelakaan.

Tindakan kedua Polres memutuskan mengusut indikasi tindak pidana korupsi karena spesifikasi bahan seperti besi, campuran semen, dicurigai tidak sesuai ketentuan. Kapolres Lombok Timur, AKBP Karsiman SIK mengaku, akan mengawali proses hukum untuk pidana umumnya, baru dilanjutkan ke tindak pidana korupsi. (bh)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat