in ,

Korban Jembatan Ambruk Tak Terdaftar BPJS NTB

Korban tertimbun reruntuhan jembatan Muhajirin Selong Lotim
Korban tertimbun reruntuhan jembatan Muhajirin Selong Lotim
Korban tertimbun reruntuhan jembatan Muhajirin Selong Lotim

kicknews.today Mataram – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh korban jembatan ambruk di Kabupaten Lombok Timur tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial sehingga ahli waris tidak berhak mengklaim asuransi.

“Setelah kami cek, ternyata proyek jembatan itu tidak terdaftar di kami,” kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSK) Nusa Tenggara Barat (NTB) Sudiono, di Mataram, Rabu (15/6).

Ia mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pemberi kerja wajib memberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan apabila didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran hak yang diterima korban meninggal dunia sebesar 48 kali upah ditambah santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp200.000/bulan dan ada tambahan biaya pemakaman sebesar Rp3 juta.

Sementara korban yang luka-luka, harus mendapat hak perawatan sampai sembuh total dan persentase cacat yang harus diganti.

Apabila hak tersebut tidak diberikan kepada korban, kata Sudiono, ahli waris dapat mengajukan sita jaminan terhadap aset perusahaan untuk membayar santunan, sebagaimana jika yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pasal 27 ayat 1,” katanya.

Menurut Sudiono, idealnya setiap pelaksanaan proyek oleh kontraktor dilaporkan ke BPJSK sekaligus mendaftarkan seluruh pekerja yang dilibatkan untuk diasuransikan selama pelaksanaan proyek.

“Nyatanya hal itu tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan,” ucapnya.

Meskipun tidak terdaftar di BPJSK, kata dia, kontraktor yang mempekerjakan buruh wajib membayar santunan kepada seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka.

“Pemberi kerja wajib membayar hak-hak yang meninggal dunia dan luka-luka sesuai peraturan,” kata Sudiono.

Seperti diketahui, sebanyak lima orang tewas akibat ambruknya jembatan “Kokok” (kali) Tojang, di Desa Sekarteja, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Selasa (14/6), sekitar pukul 15.00 WITA.

Ada juga korban luka parah sebanyak lima orang dan hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Proyek jembatan Kokok Tojang yang menghubungkan Desa Pancor dengan Desa Sekarteja, Kecamatan Selong, memiliki ketinggian 12 meter dan panjang 25 meter.

Proyek yang dikerjakan oleh PT PM di Kota Mataram tersebut dibiayai dana APBD Kabupaten Lombok Timur senilai Rp750 juta.

Pemilik PT PM hingga kini belum bisa dikonfirmasi terkait tanggung jawab dan kewajibannya kepada seluruh korban, meskipun sudah dihubungi beberapa kali oleh wartawan.

Pesan singkat telepon genggam yang dikirim para wartawan juga belum ada tanggapan. (ant)