Jadilah yang Pertama Tau

Komisi ASN Diminta Selidiki Mutasi Pejabat NTB

ilustrasi - mutasi (net)
ilustrasi – mutasi (net)

kicknews.today Mataram – Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Nusa Tenggara Barat Ruslan Turmuzi mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara turun tangan menyelidiki adanya dugaan aliran uang dalam proses mutasi 185 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

“Harus ada investigasi soal dugaan aliran uang dalam mutasi pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB itu. Karena kalau tidak, maka citra pemerintah daerah dalam hal ini gubernur akan menjadi rusak di mata masyarakat, kalau isu ini dibiarkan,” kata Ruslan Turmuzi di Mataram, Selasa (7/6).

Menurut dia, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi harus bisa mengambil langkah cepat menjernihkan masalah ini. Karena, kalau terus dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi bumerang bagi Pemprov NTB, karena di benak masyarakat adanya isu aliran uang dalam proses mutasi pejabat eselon II, III dan IV akan menjadi benar benar.

“Mau tidak mau Gubernur NTB harus menjelaskan masalah ini. Kalau tidak Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) segera turun, sehingga didapat gambaran apa yang sesungguhnya terjadi di balik beredar isu aliran uang “pelicin” dalam mutasi itu,” katanya.

Sementara, Sekretaris Komisi I (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Nusa Tenggara Barat H Rumaksi menyesalkan beredarnya isu adanya uang pelicin dalam proses mutasi pejabat eselon II, III, dan IV Pemprov NTB yang pelantikannya dilaksanakan Jumat (3/6).

“Kalau itu betul ada uang pelicin, maka kami di Komisi I akan menindaklanjutinya. Tetapi, kami minta kepada yang mengedarkan isu ini segera menunjukkan bukti, karena jika tidak akan menjadi fitnah,” jelas Rumaksi.

Politisi Hanura ini menjelaskan, pihaknya siap menelusuri adanya dugaan uang pelicin dalam proses mutasi itu. Bahkan, ia menantang para pejabat yang merasa dirugikan dalam proses mutasi tersebut, untuk membeberkan bukti-bukti dugaan aliran uang pelicin.

“Ayo segera tunjukkan bukti, kalau tidak di Komisi I, silakan antarkan ke rumah buktinya. Jangan kita bicara tetapi bukti tidak ada,” tegas Rumaksi.

Namun demikian, Rumaksi menduga isu beredarnya aliran uang dalam proses mutasi pejabat eselon II, III dan IV hanya dimunculkan oleh pejabat yang tidak terima dirinya di mutasi.

Padahal, sejatinya siapa pun yang dimutasi ada yang diuntungkan dan tidak diuntungkan. Termasuk, yang senang dan kecewa.

“Makanya jika itu benar segera temui kami di Komisi I, nanti kita hadapkan kepada gubernur,” kata Rumaksi. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat