BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Perlindungan Negara Bagi Perempuan Pekerja Masih Dipertanyakan

Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta – Solidaritas perempuan sebagai salah satu elemen dari gerakan perempuan dan gerakan sosial yang fokus pada perjuangan hak asasi perempuan mempertanyakan perlindungan negara bagi perempuan pekerja.

“Ancaman globalisasi jelas terlihat dari semakin melemahnya ketahanan perekonomian rakyat hingga hilangnya sumber-sumber kehidupan serta keberlanjutan ekologis,” kata Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Puspa Dewy di Jakarta, Senin.

Dampak yang timbul dari situasi tersebut tentu, menurut dia, akan terasa dua kali lebih berat pada perempuan. Oleh karena itu, perjuangan kaum buruh merupakan perjuangan gerakan perempuan yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah gerakan sosial.

Masih adanya terlihat persoalan perempuan yang bekerja baik pada sektor swasta maupun sektor publik adalah ketiadaan pengakuan hak terkait identitas jender dan kelas sosialnya, ujar dia.

Ia menyebut situasi kerentanan yang dihadapi oleh para perempuan buruh perkebunan kelapa sawit karena seringkali hanya dijadikan Buruh Harian Lepas (BHL) yang tidak mendapat jaminan perlindungan hak sebagaimana buruh/pekerja lainnya.

Akibatnya, ia mengatakan mereka tidak mendapatkan berbagai hak, seperti jaminan sosial, maupun hak cuti apapun terutama yang terkait kesehatan reproduktif seperti cuti haid dan cuti hamil serta melahirkan.

Selain itu, ia mengatakan upah yang diterima pun seringkali lebih rendah dari upah buruh laki-laki, padahal beban kerja buruh perempuan lebih berat. Pelecehan dan kekerasan juga kadang terjadi baik saat perjalanan antar jemput ke lokasi perkebunan maupun di tempat kerja yang kebanyakan terletak di area yang jauh dari keramaian dan terpencil.

Namun di sisi lain, lanjutnya, perusahaan lebih banyak memilih mempekerjakan buruh perempuan dari pada laki-laki karena perusahaan menganggap perempuan lebih teliti dibandingkan laki-laki, salah satunya dalam hal pemeliharaan bibit.

Sementara itu, Kepala Divisi Perdagangan Bebas dan Investasi Solidaritas Perempuan Arieska Kurniawaty mengatakan Undang-undang yang disahkan pada 15 Maret 2016 tidak mempertimbangkan masukan Solidaritas Perempuan dan sejumlah masyarakat sipil lainnya untuk memastikan pengakuan dan memperkuat perlindungan perempuan di pesisir.

Hal ini tentunya akan berdampak pada akses perempuan nelayan terhadap berbagai program perlindungan dan pemberdayaan nelayan maupun program lainnya yang akan sangat terbatas, ujar dia. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Mensos Khofifah Indar Parawansa Didaulat Jadi Warga Kehormatan Sumbawa

kicknews.today Jakarta, – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa didaulat menjadi warga kehormatan Sumbawa, Provinsi Nusa ...