in

Lombok Barat Rentan Terjadi Persoalan Hukum Tanah

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

kicknews.today Mataram – Kepala Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, banyak persoalan hukum yang rentan terjadi di wilayah setempat, terkait klaim aset daerah.

“Di Lombok Barat sendiri relatif banyak kasus, banyak yang kami hadapi dan coba selesaikan di luar pengadilan, yakni dengan jalur mediasi. Namun ada juga persoalan yang sampai ke ranah peradilan, ketika tidak ada kata sepakat diantara kedua belah pihak,” kata Kepala BPN Lombok Barat H Lukman di Mataram, Jumat (22/4).

Sebenarnya, kata dia, BPN Lombok Barat diharapkan dapat sebagai mediator dalam menyelesaikan setiap persoalan yang menyinggung masalah aset daerah.

“Sesuai instruksi Kanwil BPN NTB, Kami sebenarnya diharapkan dapat memposisikan diri sebagai mediator dalam penyelesaian perkara,” ujarnya.

Seperti persoalan yang kini tengah dihadapi BPN Lombok Barat, terkait laporan masyarakat yang telah disampaikan ke pihak DPRD Lombok Barat, mengenai pembebasan lahan di jalur II “Lombok International Airport” (LIA).

“Lokasi jalurnya itu dari patung sapi menuju lingkar selatan Kota Mataram, disitu masih ada tanah pemda yang diklaim masyarakat,” ujarnya.

Mengenai persoalan itu, DPRD Lombok Barat mengawal laporan masyarakat dan telah menyampaikannya kepada BPN Lombok Barat. Namun, dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa persoalan itu harus diselesaikan dengan bantuan pihak kejaksaan.

“Pada saat ‘hearing’ itu, kami yang ada dalam forum pertemuan telah sepakat untuk meminta fatwa dari kejaksaan, terkait penyelesaian persoalannya,” ujar Lukman.

Menindaklanjuti kesepekatan tersebut, kejaksaan pun dikatakannya telah mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Masyarakat pun akhirnya menggugat pihak BPN Lombok Barat untuk membatalkan sengketa lahan, dengan alasan lahan tersebut adalah miliknya.

“Ketika menghadapi persoalan seperti ini ujung-ujungnya rumit, jadi kami butuh penanganan serius dan butuh orang yang ahli dalam bidang ini, yaitu jaksa sebagai pengacara negara,” ucapnya.

Sehubungan hal tersebut, BPN Lombok Barat telah menggelar penandatanganan perjanjian kerjasama atau “memorandum of understanding” (MoU) dengan pihak Kejari Mataram pada Jumat siang.

“Maka dari itu kami membuat MoU dengan Kejari Mataram untuk membantu menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Sehubungan hal itu, Kajari Mataram Rodiansyah yang ditemuiusai penandatanganan MoU mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan bantuan, namun tetap harus melalui prosedur yang sah.

“MoU sudah ada, jadi kembali pada pihak BPN saja, kalau sudah ada surat kuasa khusus (SKK) dikeluarkan, kami akan tindaklanjuti, sesuai dengan tugas dan fungsi dari hukum perdata dan tata usaha negara,” kata Rodiansyah. (ant)

Tinggalkan Balasan