in

DPRD NTB Minta Program Cetak Sawah Dihentikan

Ilustrasi (Sumber: Infopublik)
Ilustrasi (Sumber: Infopublik)
Ilustrasi (Sumber: Infopublik)

kicknews.today Mataram – Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat Made Slamet meminta agar pemerintah menghentikan untuk sementara program cetak sawah baru di daerah itu menyusul banyaknya temuan kasus penyimpangan hingga pada proses hukum.

“Ini perlu kita setop dan tolak. Karena setiap tahun selalu saja bermasalah hukum,” kata Made Slamet di Mataram, Kamis (21/4).

Ia mengatakan, dana untuk cetak sawah baru tersebut tidak sedikit. Bahkan, tahun ini NTB mendapat alokasi Rp200 miliar lebih, yang bersumber dari dana APBN.

“Kita ini aneh, bagaimana cetak sawah baru, sementara sistim irigasi rusak dan tidak berjalan,” ujarnya.

Menurut dia, seharusnya ketika ada persoalan atau berimplikasi hukum, program tersebut semestinya dihentikan. Sebab, kata dia, tidak dipungkiri program tersebut setiap tahun selalu bermasalah.

“Meski cetak sawah baru ini tidak semua bermasalah. Tetapi, di lapangan selalui ada yang terkena kasus hukum,” terangnya.

Lebih lanjut, politisi PDIP ini mengatakan kalaupun cetak sawah baru tersebut tidak setop, pihaknya berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Karena, jika tidak dikhawatirkan program itu akan terus bermasalah.

“Kita minta ini di setop atau dihentikan bukan berarti kita menolak. Tetapi untuk perbaikan, agar tidak ada persoalan lagi di kemudian hari,” ucap Made Slamet.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan program cetak sawah baru seluas lima ribu hektare (ha) lebih pada 2016 di lima kabupaten dalam rangka mempertahankan status provinsi tersebut sebagai penyangga pangan nasional.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Husnul Fauzi menyebutkan lokasi pencetakan sawah baru tersebut, yakni di Kabupaten Lombok Utara seluas 500 hektare (ha), Lombok Timur 650 ha, Sumbawa Barat 1.000 ha, Sumbawa 4.000 ha.

“Alokasi anggaran untuk pencetakan sawah baru tersebut mencapai Rp200 miliar,” katanya.

Kata dia, program pencetakan sawah baru tersebut, melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang ada di wilayah NTB.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB juga bekerja sama dengan Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Mataram (Unram), yang bertugas melakukan survei dan investigasi lokasi cetak sawah baru.

NTB memperoleh program pencetakan sawah baru pada 2016 karena ada alih fungsi lahan pertanian, sehingga berpotensi mengurangi produksi tanaman pangan. (ant)