Terkait Temuan Pupuk Tak Layak Pakai, Penyidik Panggil Pemkab Dompu

Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Mataram – Penyidik Subdit I Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berencana akan memanggil sejumlah pihak dari Pemerintah Kabupaten Kabupaten Dompu terkait temuan pupuk yang dianggap tidak layak pakai telah beredar di kalangan petani tebu.

“Menindaklanjuti laporan dan barang bukti yang berhasil kami sita ini, penyidik berencana akan memanggil sejumlah pihak dari Pemkab Dompu,” kata Kasubdit I Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Boyke Karel Wattimena di Mataram, Rabu (20/4).

Sebelumnya, kata dia, pihaknya telah meminta keterangan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendistribusian pupuk yang disebut tidak layak untuk digunakan oleh para petani tebu di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.

“Kita sudah mengantongi keterangan awal dari sejumlah pihak, termasuk pelapor dari kalangan petani tebu maupun pihak perusahaan produsen pupuk,” ujarnya.

Dari pihak perusahaan atau produsen penyalur pupuk tersebut, tim penyidik telah memintai keterangannya pada saat turun ke lokasi guna memastikan aduan para petani tebu yang ada di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.

“Dari pihak perusahaan, kita baru melakukan pemeriksaan awal kepada petugas pemasarannya,” ucap Boyke.

Diketahui, tindak lanjut aduan para petani tebu ini pihak kepolisian telah menyita 65,450 ton pupuk yang sudah dikemas dalam karung sebanyak 1.309. Setiap karung beratnya 50 kilogram. Kini seluruh barang bukti telah dititipkan di Mapolsek Kempo, Kabupaten Dompu.

Sementara itu, upaya lain untuk memastikan kualitas pupuk milik salah satu produsen yang dipercaya Pemkab Dompu untuk mendistribusikannya kepada para petani setempat, pihak kepolisian menggandeng Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB.

“Kita sudah ambil sampel dan serahkan ke BPTP NTB untuk mengecek kualitas pupuknya, apakah sudah memenuhi komposisi atau tidak,” ucapnya.

Diketahui, pendistribusian pupuk ke para kelompok tani yang ada di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, ini dapat terlaksana berkat realisasi program tahun 2015 milik pemda setempat dalam bentuk tunai.

Nilai yang didistribusikan pemda tergantung pada luas lahan garapan para petani tebu. Namun, uang yang didistribusikan wajib hukumnya digunakan untuk pembelian pupuk dari empat perusahaan yang sudah dipercaya pemda.

“Jadi pupuk ini didapatkan dengan cara membeli dari salah satu produsen yang sebelumnya telah menyosialisasikan kualitas produksi pupuknya kepada para petani. Petani boleh memilik di produsen mana dia akan membeli pupuk, nantinya akan diantarkan langsung ke masing-masing kelompok taninya,” ujar Boyke.

Keempat produsen yang tidak disebutkan identitasnya itu telah menyosialisasikan produk pupuknya kepada para petani dengan perantara Pemkab Dompu.

Namun yang menjadi pertanyaan, materi yang disosialisasikan oleh empat produsen di hadapan para petani tidak sesuai dengan kualitas pupuk yang disalurkan.

“Persoalan ini yang mereka adukan ke polisi, barang yang mereka terima tidak sesuai dengan harapan, kualitasnya dianggap buruk, karena basah, seperti lumpur,” kata Boyke. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat