Diduga disunat, dana Bansos rumah ibadah Lombok Utara diusut Kejaksaan

ilustrasi
ilustrasi

Mataram – Selama sepekan, suasana ramai di gedung Kejaksaan Tinggi NTB, Jalan Langko Mataram. Setiap harinya, ada belasan masyarakat dari Kabupaten Lombok Utara (KLU) dimintai keterangan. Apa masalahnya ya?

Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTB, I Made Sutapa, SH, warga itu dimintai keterangan soal penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) rumah ibadah di seluruh Kecamatan di Lombok Utara.

Sebab ada laporan sebelumnya, dana bansos yang belum disebut jumlah totalnya itu terindikasi bermasalah. Masalahnya, ada dugaan disunat. “Ada indikasi pemotongan dana bansos yang diterima oleh warga, sehingga dimintai keterangan,” kata Sutapa, Kamis (21/4).

Modus pemotongannya, dana bansos tahun 2015 itu sebelumnya diserahkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sekretariat Daerah (Setda) KLU. Dana diserahkan untuk Masjid di seluruh kecamatan, mulai dari Kecamatan Pemenang sampai dengan paling jauh Kecamatan Bayan.

Uang diberikan kepada pengurus Masjid antara Rp 10 Juta sampai Rp 5 juta. Setelah diserahkan, tiba tiba dana bansos itu diributkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), melibatkan warga dan ramai diberitakan media.

Legislatif pun akhirnya uring uringan membentuk Pantia Khusus (Pansus) dan menginvestigasi kisruh bansos ini. Pangkal masalahnya, munculnya dua Surat Keputusan pencairan dana bansos. Dimana informasi diperoleh kicknews.today, ada SK dengan Nomor 410/27/KESRA/2015, tertanggal 23 Desember 2015. Isi SK ini, agar dana bansos yang ditarik sebelumnya, dikembalikan kepada penerimanya sesuai dalam lampiran APBD 2015. SK tersebut sekaligus juga mencabut SK pertama Nomor 361/26/KESRA/2015, yang diterbitkan tanggal 12 Oktober 2015.

Namun dalam proses penarikan anggaran, kejaksaan melihat ada kejanggalan. Karena setelah dana itu ditarik, sebagian warga mengaku ada yang diambil seluruhnya, tapi ada sebagian juga yang diambil sebagian. “Ini yang sedang dalam penyelidikan, bagaimana pertanggungjawaban atas penarikan angggaran itu,” terangnya.

Setiap hari, kata Sutapa, ada lima sapai 10 warga perwakilan pengurus mesjid dan musola yang dimintai keterangan. Rata rata mereka mengakui ada potongan, ada yang diambil seluruhnya, juga ada yang tidak ditarik samasekali.

Tapi Sutapa belum bisa meyakinkan apakah penyunatan itu bisa disimpulkan sebagai perbuatan pidana, atau apakah ada bidikan lain dari tim penyelidikan. karena diakuinya penyelidikan dana Bansos itu masih ditangani Bidang Intelijen. “Masih penyelidikan dan sifatnya masih sangat umum. Belum banyak yang bisa kami sampaikan,” demikian tutup Sutapa. (bh)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat