in

Banyak Hakim Korup?, Jangan Pesimis…Masih Lebih Banyak yang Baik

Ridho Ardian Pratama
Ridho Ardian Pratama
Ridho Ardian Pratama

kicknews.today Mataram – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terakhir melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna Februari lalu. Belum lekang dari ingatan kasus itu, lembaga peradilan tercoreng lagi dengan tertangkapnya Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, Rabu (20/4). Paling lekat dari setiap penangkapan pejabat peradilan korup adalah hujatan publik mulai dari nada sindiran sampai yang paling sarkas. Lebih jauh, publik pesimis terhadap lembaga peradilan. Tapi dibalik ini, Komisi Yudisial (KY) berusaha memberi pencerahan. Sebab dibalik sikap pesimistis itu, masih terpampang harapan besar bahwa hakim yang baik dan berintegritas masih lebih banyak daripada yang korup.

Demikian substansi yang ingin disampaikan KY RI sebagaimana diutarakan Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH.,MH,mengomentari kasus OTT KPK terhadap panitera di PN Jakarta Pusat itu.

Memang untuk urusan pidana yang dilakukan oknum hakim diakuinya menjadi domain pengawasan dri Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA). Tapi pihaknya berkepentingan dari sisi perilaku hakim dan mencoba menganalisa dari kemampuan pengawasan MA. Dijelaskan, jika dilihat baik-baik, dari komposisi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), berdasarkan laporan tahunan MA tahun 2014 bahwa ada sekitar 32.583 orang tenaga non-hakim yang ada dibawah kekuasaan manajemen MA. Jumlah tersebut belum termasuk Hakim yang mencapai sekitar 7.500 orang.

“Maka dari sini saja telah dapat diketahui betapa besar load (beban) kerja MA, hanya dari sisi pengawasan, jumlah SDM maupun luasnya wilayah pengawasan, sekalipun telah diberlakukan mekanisme pengawasan berjenjang melalui Pengadilan Tinggi, tetap saja kelemahan pasti terjadi di banyak tempat,” kata Ridho Ardian Pratama.

Masih berdasarkan laporan tahunan MA tahun 2014, dijelaskannya, rasio perbandingan pembinaan berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran, masih banyak didominasi dari unsur Hakim. Padahal, dari jumlahnya hanya 7.500, ada 117 yang diberi sanksi. Parahnhya, jumlah tenaga non Hakim justru lebih sedikit diberikan sanksi. Dimana, dari 32.583 orang, hanya 92 dikenakan sanksi.

“Hal ini bisa juga diartikan bahwa tangan pengawasan tidak sampai menjangkau seluruhnya, karen terlampau banyak dan luas,” beber alumnus Fakultas Hukum Universitas Mataram ini. Maka dari ulasan itu, menurutnya bisa disimpulkan ada dua masalah.

“Pertama, tentang load yang terlalu banyak. Kedua, tentang fokus prioritas pengawasan yang tidak imbang,” sebutnya. Bagaimanapun MA tidak bisa sendirian dalam mengelola manajemennya. Misalnya dari sisi pengawasan, maka diperlukan kerjasama dengan organ lain seperti Komisi Yudisial, guna mencegah terjadinya kasus hukum yang menyeret hakim.

“Bagaimanapun juga, atas terjadinya kasus ini, kami menyampaikan keperihatinan. Karen ulah beberapa oknum wajah peradilan kembali tercoreng,” kritiknya. Tapi sisi lain juga harus dilhat. Dia menghimbau kepada publik untuk tidak menyudutkan peradilan Indonesia lebih jauh. “Karena pada dasarnya yang baik masih jauh lebih banyak daripada yang korup,” demikian quote Rodho.

Sehingga tidak sepatutnya karena kasus ini maka stigma negatif diberlakukan kepada semuanya alias digeneralisir. Justru dengan mencuatnya kasus ini, menjadi moment tepat bagi semua pihak untuk bersama mendukung institusi peradilan dalam membenahi banyak hal.

“Karena makin baik institusi peradilan, maka makin baik pula keadilan untuk masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (bh)