Menerangi Indonesia Dengan Potensi Lokal

ilustrasi
ilustrasi

ceritakita.kicknews.today – Indonesia akan berpartisipasi dalam pameran internasional 2017 bertajuk “Future Energy” yang diselenggarakan di kota Astana, Kazakhstan, 1 Juli sampai dengan 30 September 2017.

Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam pameran tersebut untuk menarik investasi dalam bidang energi baru dan terbarukan selain mempromosikan pariwisata Indonesia.

Sebuah pertanyaan muncul, mengapa Indonesia menghendaki adanya penanaman modal dalam bidang energi baru dan terbarukan dan bukannya dalam energi fosil seperti minyak bumi? Dalam salah satu kajian yang dilakukan Kementerian ESDM, cadangan minyak bumi Indonesia untuk status 1 Januari 2015, cadangannya hanya 7,30 miliar barel, volume ini turun 0,95 persen dibandingkan cadangan yang disepakati untuk status 1 Januari 2014 yang mencapai 7,38 miliar barel.

Dengan cadangan tersebut, diprediksi tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam waktu yang terbilang lama sehingga dibutuhkan sumber energi penggantinya, terutama untuk listrik yang masih belum dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan berbagai dokumen, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau hingga puluhan ribu dan negara berpenduduk terpadat keempat di dunia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2015, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 254,9 juta jiwa yang tersebar di sekitar 13.400 pulau dengan 50 persennya berada di Pulau Jawa.

Dari jumlah penduduk tersebut, hingga 2015, baru sekitar 87 persen yang bisa menikmati terangnya malam di bawah temaram cahaya lampu listrik (elektrifikasi nasional).

Jawa dan hampir seluruh Sumatra adalah pulau-pulau Indonesia yang sudah bisa menikmati fasilitas listrik tersebut, sedangkan daerah lainnya masih harus mendapatkan jatah pemadaman bergilir ataupun tidak mendapatkan jatah listrik sama sekali, terutama di kawasan Indonesia timur.

Pemerintah Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengubah itu dengan mengalirkan listrik ke seluruh penjuru negeri melalui Program Indonesia Terang yang ditargetkan bisa menyediakan sumber tenaga listrik hingga 35.000 megawatt dan disupervisi oleh Kementerian ESDM.

Program Indonesia Terang tersebut akan mengupayakan pembangunan berbagai macam pembangkit tenaga listrik dengan berbagai sumber energi, termasuk energi baru, terbarukan, dan konversi energi (EBTKE).

Keadaan Geografis Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa sampai dengan 2019, target Program Indonesia Terang (PIT) tersebut bisa mengalirkan listrik bagi 97 persen kawasan Indonesia.

Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah menargetkan bisa “menerangi” sekitar 10.300 desa dari 12.659 desa yang belum teraliri listrik.

“Untuk PIT sampai dengan 2019, kita menargetkan bisa mengaliri listrik bagi 97 persen kawasan Indonesia dan upaya peningkatan elektrifikasi tersebut harus didukung semua komponen untuk menuju Indonesia terang,” ujar Sudirman.

Kendati demikian, Sudirman mengatakan bahwa hal itu tidak mudah karena keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan seperti untaian mutiara di dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik, terutama di daerah timur.

“Daerah timur Indonesia itu sangat banyak pulau kecil-kecil yang dipisahkan lautan sehingga untuk proyek pembangunan apa pun aksesnya sangat sulit,” ujarnya.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana.

Meskipun demikian, kementerian memfokuskan 67 persen program Indonesia Terang pada wilayah timur Indonesia yang membentang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Papua.

Ia menyebutkan 67 persen tersebut mewakili 6.926 desa dari seluruh target elektrifikasi nasional pada tahun 2019 yang berjumlah sekitar 10.300 desa tersebut, terletak di Provinsi NTB, NTT, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Namun, karena kondisinya relatif sulit, lanjut Rida, kementerian berusaha mencari jalan keluar dengan pengelolaan yang lebih fleksibel untuk wilayah kepulauan dan diprioritaskan dengan menggunakan EBTKE.

Potensi Lokal Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, total kapasitas yang perlu terpasang hingga 2019 di enam provinsi tersebut ditargetkan 180 megawatt dengan konsumsi rata-rata listrik per hari 0,6 kilowatt per jam (kWh) untuk setiap keluarga.

Pemerintah sendiri berencana menugasi dua direktur regional PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan menangani enam provinsi di Indonesia timur, yaitu Regional Maluku dan Papua serta Regional Nusa Tenggara sebagai langkah mewujudkan Program Indonesia Terang.

Direktur Regional Papua dan Maluku PT PLN (Persero) Haryanto W.S. menyebutkan kondisi elektrifikasi di wilayah kerjanya tergolong rendah, hanya sekitar 74 persen (Maluku), 48 persen (Papua), dan 60 persen (Papua Barat) yang dipicu keadaan geografis sulit dengan pegunungan dan penduduk yang sangat menyebar, terlebih Maluku dan Maluku Utara yang merupakan provinsi kepulauan.

Oleh karena itu, PLN akan segera membuat peta jalan (road map) untuk mengidentifikasi dan menyusun prioritas pengembangan demi mencapai target pemerintah untuk mengaliri listrik 97 persen kawasan Indonesia.

“Kita akan membuat road map itu dalam 4 bulan ke depan dengan mengidentifikasi dan buat susunan prioritas nasional untuk capai target nasional 97 persen terlistriki, termasuk menghitung kebutuhan biayanya di sana,” ucap Haryanto.

Sementara itu, Dirjen EBTKE Rida Mulyana mengatakan bahwa untuk program Indonesia Terang, khususnya di Indonesia timur itu, pembangkit listrik EBTKE-nya harus disesuaikan dengan potensi wilayah setempat.

“Oleh karena itu, kami menginstruksikan agar ada penyusunan data potensi energi apa yang bisa dikembangkan,” kata Rida.

Untuk kawasan Timur Indonesia, menurut dia, datanya harus disusun tiap pulau bukan per provinsi seperti saat ini, dikarenakan tidak akan sesuai jika diterapkan di Indonesia timur yang berpulau-pulau.

“Jika di Barat, ya, sesuai karena pulaunya besar-besar. Namun, di Timur, wilayahnya luas. Jadi, baiknya per pulau untuk se-Indonesia, seperti jika ada panas bumi, ya, dikembangkan, ada potensi air, ombak, biomassa, atau surya itu di sana yang dikembangkan,” ujar Rida.

Akan tetapi, kementerian mengakui untuk menyukseskan Program Indonesia Terang tersebut, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan investasi dari pihak swasta melalui perusahaan pembangkit listrik (Independent Power Producer/IPP) karena dana yang dibutuhkan tidak sedikit.

“Memang kita akui kebutuhan dana untuk program ini tidak sedikit. Saya kira nanti swasta akan bisa masuk dan mereka akan berperan untuk menyediakan energi dalam Program Indonesia Terang,” kata Menteri ESDM Sudirman Said, beberapa waktu lalu.

Keterliban pihak swasta tersebut, kata dia, untuk mendanai proyek Indonesia Terang yang sampai 2019 diproyeksi akan membutuhkan dana Rp40 triliun.

“Untuk dana yang dibutuhkan sekitar Rp40 triliun itu, kita tidak bisa sendirian, tetapi juga harus melibatkan pihak swasta,” kata Sudirman.

Cara dengan memanfaatkan potensi lokal tersebut akan didorong oleh Kementerian ESDM. Pasalnya, harga produksi dan jualnya lebih ekonomis.

“Dengan pemanfaatan potensi lokal, bisa lebih murah, jadi nanti skemanya bisa PLN yang menyediakan energinya, atau bekerja sama dengan IPP dan membeli listrik yang dihasilkan mereka,” tutur Sudirman.

Dengan PIT yang di dalamnya ada keterlibatan swasta tersebut, besar harapan masyarakat untuk bisa menikmati layanan listrik.

Namun, dengan keikutsertaan perusahaan non pemerintahan, dipandang harus memiliki landasan hukum dan regulasi yang bisa menjadi dasar kebijakan kerja sama antara IPP dan PLN sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari permainan harga.

“Kami nanti akan formulasikan agar mengikat IPP untuk menjual energinya ke PLN dengan harapan didapatkan harga yang ekonomis bagi msyarakat,” kata Sudirman.

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat