HUT Polisi Pamong Praja Momentum Tingkatkan Kinerja

Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Mataram – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Ibnu Salim mengatakan, peringatan HUT ke-66 Polisi Pamong Praja (Pol PP) tahun 2016 merupakan momentum evaluasi untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.

“Peringatan ini harus menjadi momentum anggota Pol PP dalam meningkatakan kinerja menjadi lebih baik dalam berbagai bidang pelayanan,” katanya seusai mengikuti upacara peringatan puncak HUT ke-66 Pol PP, di Mataram, Selasa.

Berbagai bidang pelayanan yang dimaksudkan antara lain peningkatan pelayanan bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, serta ketertiban masyarakat yang harus menjadi prioritas.

Di samping itu, anggota Satpol PP juga harus semakin dekat dengan masyarakat sesuai dengan amanat dari Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan agar Satpol PP mampu menjadi anggota yang humanis.

“Menghilangkan stigma ‘garang’ terhadap anggota Pol PP menjadi salah satu pekerjaan rumah kami, dalam upaya peningkatan profesionalisme dan SDM, sehingga anggota mampu menahan diri dalam kondisi apapun,” katanya.

Apalagi tantangan ke depan diakuinya semakin kompleks, begitu juga dengan tuntutan penegakan peraturan baik undang-undang maupun peraturan daerah semakin tinggi termasuk di kabupaten/kota.

“Persoalan sosial kemasayarakatan di kabupaten terutama di kota seperti halnya di Kota Mataram sangat kompleks, apalagi dengan banyaknya penyalahgunaan tata ruang, dan pemanfaatkan daerah milik jalan, pembangunan tanpa izin dan sebagainya,” katanya.

Hal itu, lanjut pria yang sering disapa Ibnu ini, menjadi tantangan tersendiri bagi Satpol PP untuk meningkatkan SDM anggota dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

“PPNS ini merupakan ujung tombak dalam penegakan perda, tetapi karena keterbatasan SDM pengawasan terhadap UU, Perda dan Pergub belum bisa dilaksanakan secara maksimal,” katanya.

Ia mengakui, kekurangan personel ini tidak jarang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, apalagi tingkat konflik di kabupaten/kota cukup tinggi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 60 tahun 2012, beberapa kriteria untuk menentukan jumlah personel Satpol PP antara lain, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah perda dan dan tingkat kerawanan konflik.

“Untuk di Kota Mataram ini idealnya memiliki sekitar 350-400 orang personel, sementara yang ada saat ini tidak sampai 100 orang,” sebutnya.

Dikatakan, dengan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi saat ini, peran Satpol PP tidak hanya untuk kegiatan pengamanan destinasi, pariwisata melainkan juga untuk kegiatan-kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) “Untuk mendukung kegiatan MICE, kita membutuhkan banyak personel meskipun sudah bekerja sama dengan TNI/Polri,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat