in

Kejati NTB Diminta Tidak “Loyo” Tangani Kasus PDAM

PDAM Giri Menang Mataram
PDAM Giri Menang Mataram
PDAM Giri Menang Mataram

kicknews.today Mataram – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat diminta tidak “loyo” dalam menangani kasus adanya dugaan tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang-Mataram.

Koordinator Lembaga “Missing Reclassering Republik Indonesia” (LMRRI) Perwakilan NTB Sahban di Mataram, Rabu, mengatakan pihaknya akan terus mendorong dan mendukung integritas Kejati NTB dalam menangani laporannya tersebut.

“Kejati NTB sebagai aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti dengan serius tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” kata Sahban.

Menurutnya, dengan materi laporan yang telah disampaikan ke pihak Kejati NTB sebanyak 32 item dugaan korupsi di badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut, sudah cukup akurat untuk ditindaklanjuti jaksa penyelidik.

“Kami menilai semua materi laporan yang sudah diserahkan ke Kejati NTB cukup lengkap dan akurat untuk menjadi dasar penyelidikan,” ucapnya.

Sahban mengakui bahwa dirinya telah memenuhi panggilan tim jaksa penyelidik guna menjelaskan seluruh materi laporannya. “Saya sudah dipanggil, waktu itu kapasitas saya sebagai pelapor. Pada kesempatan itu saya diminta jaksa penyelidik untuk menerangkan seluruh materi laporan,” ujarnya.

Usai dimintai keterangan, Sahban mengaku mendapat informasi dari jaksa penyelidik bahwa Kejati NTB dalam waktu dekat akan memanggil kembali sejumlah pihak PDAM Giri Menang-Mataram.

“Informasinya begitu, akan ada upaya dari Kejati NTB untuk menghadirkan kembali pihak PDAM,” ujarnya.

Sementara itu, Kejati NTB melalui Kasi Penkum dan Humas I Made Sutapa mengaku belum mendapat perkembangan informasi dari tim jaksa penyelidik terkait penanganan laporan Koordinator LMRRI Perwakilan NTB itu.

“Belum ada informasi perkembangan yang disampaikan, tapi nanti akan saya tanyakan dulu ke tim penyelidik,” ujarnya.

Diketahui, LMRRI Perwakilan NTB melaporkan adanya dugaan korupsi di PDAM Giri Menang-Mataram pada akhir tahun 2015. Salah satu item yang masuk dalam laporan tersebut yakni penyalahgunaan anggaran dari dana pinjaman yang berbentuk kredit investasi melalui sindikasi antara Bank Kalimantan Selatan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan BPD NTB di akhir tahun 2014.

Dari sindikasi tiga bank daerah tersebut, PDAM Giri Menang mendapat dana pinjaman senilai Rp45 miliar, dengan perincian Rp15 miliar dari masing-masing bank. (ant)