Waduh…Ribuan Nelayan NTB Berutang Di Lembaga Keuangan

Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Mataram – Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat mencatat sebanyak 1.654 nelayan di daerahnya telah berutang di lembaga jasa keuangan dengan menjaminkan sertifikat tanahnya untuk dijadikan modal usaha dan keperluan pendidikan anaknya.

“Dari hasil monitoring kami, ada nelayan yang menggunakan pinjaman tersebut untuk tambahan membeli mesin tempel, membeli peralatan tangkap ikan dan ada yang pakai biaya sekolah anaknya,” kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) Nurjamil, di Mataram, Selasa (12/4).

Data tersebut dipaparkan dalam rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sertifikasi hak atas tanah nelayan (SeHATN), yang dihadiri pejabat dinas kelautan dan perikanan dan pejabat dari kantor pertanahan nasional dari 10 kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, NTB.

Nurjamil menyebutkan, 1.654 nelayan yang mengagunkan sertifikat tanahnya di lembaga jasa keuangan merupakan bagian dari total 5.482 nelayan yang telah menerima sertifikat tanah melalui program SeHATN yang dilaksanakan sejak 2008-2015.

Sebanyak 1.654 nelayan yang sudah mengakses lembaga jasa keuangan untuk memperoleh kredit tersebar di Kabupaten Bima 550 orang, Dompu 201 orang, Sumbawa 253 orang, Sumbawa Barat 195 orang.

Selain itu, Kabupaten Lombok Timur 205 orang, Lombok Tengah 140 orang, Lombok Barat 17 orang, Lombok Utara 49 orang, dan Kota Bima 44 orang, sedangkan Kota Mataram tidak ada.

Total nilai kredit dari seluruh sertifikat yang dijaminkan di lembaga jasa keuangan sejak 2009-2015 mencapai Rp14,11 triliun.

Lembaga jasa keuangan yang memberikan kredit kepada nelayan, kata Nurjamil, adalah bank perkreditan rakyat (BPR) senilai Rp2 miliar, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp8,82 miliar, Bank Mandiri, BNI dan Bank NTB senilai Rp575 juta, bank swasta nasional Rp86 juta, koperasi Rp554 juta dan lembaga keuangan anonim senilai Rp2,06 miliar.

“Sebagian nelayan mengakses kredit usaha rakyat (KUR),” ujarnya.

SeHATN, kata dia, merupakan program kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam rangka memfasilitasi akses permodalan bagi nelayan melalui serifikasi tanah.

Menurut Nurjamil, program tersebut tidak hanya membantu nelayan untuk bisa mengakses permodalan di lembaga jasa keuangan, tetapi juga memberikan edukasi tentang perbankan bagi masyarakat pesisir, sekaligus memupuk kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan.

“Ini program mulia, rentenir mulai tersingkirkan karena nelayan mulai bergairah dengan bank dan membayar pajak karena sudah memiliki sertifikat tanah,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat