Polisi NTB Razia Tambang Pasir Laut Ilegal

Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Sumbawa Barat – Tim gabungan kepolisian di Nusa Tenggara Barat menggelar razia tambang pasir laut ilegal di sejumlah kawasan pesisir di Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (11/4).

Tim gabungan tersebut berasal dari anggota Polisi Khusus (Polsus) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Nusa Tenggara Barat (NTB), Polsus Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumbawa Barat, dan anggota Kepolisian Daerah (Polda) NTB.

Selain itu, dari jajaran Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur.

Dari hasil razia tersebut, petugas menemukan dua lokasi penambangan pasir laut ilegal, masing-masing di Pantai Balat, Desa Balat, dan Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat.

“Kondisi pinggir Pantai Balat rusak parah, banyak bekas galian tambang pasir, seperti membentuk kolam-kolam. Diduga aktivitas tambang pasir sudah dilakukan bertahun-tahun,” kata Kepala Satuan Kerja (Satker) PSDKP Labuhan Lombok Mubaraq.

Di lokasi penambangan pasir laut di Pantai Balat, aparat tidak menemukan satu pun orang yang melakukan aktivitas penambangan, hanya tersisa lubang bekas galian yang terpencar-pencar sepanjang pinggir pantai.

Aparat kemudian bergerak ke PT EPJ salah satu perusahaan yang memproduksi aspal di Kecamatan Taliwang yang diduga menjadi penampung pasir laut hasil tambang ilegal berdasarkan informasi dari masyarakat.

Di perusahaan tersebut aparat mendapatkan gunungan pasir laut. Namun dari keterangan PR selaku penanggung jawab PT EP, pasir tersebut dibeli dari salah seorang pengusaha lokal di Sumbawa Barat berinisial AY.

Aparat kemudian bergerak ke rumah AY untuk mencocokkan keterangan penanggung jawab PT EPJ.

AY kemudian mengajak petugas ke lokasi penambangan yang diakui sebagai kebunnya di Desa Batu Putih. Setelah di lokasi, aparat menemukan bekas galian pasir laut dengan jarak sekitar 10 meter dari pasang tertinggi air laut, sedangkan dalam aturan aktivitas pembangunan atau penambangan bisa dilakukan dengan jarak minimal 100 meter dari bibir pantai dengan izin pemerintah.

“Aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan oleh AY diduga melanggar undang-undang karena tidak ada izin dan mengambil pasir laut untuk komersial dalam jumlah relatif banyak,” kata Mubaraq didampingi anggota Polsus DKP NTB I Gusti Komang Yuliantara.

Dua orang warga yang dimintai keterangan oleh tim gabungan masih ditetapkan sebagai saksi dan rencananya akan diambil lagi keterangannya dalam pengembangan kasus tersebut.

Sementara itu, anggota Polsus DKP NTB I Gusti Komang Yuliantara, menjelaskan kegiatan razia gabungan tersebut dilakukan atas perintah Kepala DKP NTB yang mendapatkan informasi melalui media massa dan masyarakat tentang dugaan maraknya akivitas penambangan pasir laut ilegal di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dari hasil razia memang ditemukan sejumlah lokasi penambangan pasir laut yang dilakukan secara ilegal.

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya meminta peran kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) binaan DKP NTB untuk membantu pengawasan terhadap aktivitas pelanggaran terkait dengan kelautan dan perikanan.

“Ada ratusan pokmaswas yang ada di NTB, mereka juga bertugas mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat