in

Diskoperindag Mataram Umumkan 50 Koperasi Sebelum Dibubarkan

Diskoperindag Kota Mataram
Diskoperindag Kota Mataram
Diskoperindag Kota Mataram

kicknews.today Mataram – Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Dikoperindag) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengumumkan 50 lembaga koperasi sebelum dibubarkan dalam waktu dekat karena dinilai sudah tidak aktif.

“Pengumuman ini sekaligus sebagai bentuk sosialisasi terhadap para pengurus dan anggota koperasi agar mereka tidak komplain setelah menerima surat keputusan (SK) pembubaran dari kita,” kata Kepala Diskoperindag Kota Mataram Wartan di Mataram, Rabu (13/4).

Dikatakannya, pengumuman terhadap 50 koperasi yang akan dibubarkan itu dilakukan melalui media cetak, serta melalui kelurahan dengan menempel koperasi yang akan dibubarkan “by name by address”.

“Sejak kita mengeluarkan pengumuman beberapa hari lalu, hingga saat ini belum ada satupun koperasi yang datang komplain terhadap rencana pembubaran yang akan dilakukan,” katanya.

Ia mengatakan, pengumuman itu akan dilakukan hingga dua minggu ke depan, jika tidak ada komplain dari mereka, maka pemerintah kota akan mengeluarkan SK pembubaran, sehingga secara otomatis mereka tidak bisa lagi melakukan aktivitas.

“Akan tetapi, kalau ada yang datang komplain dan meminta agar koperasinya tidak dibubarkan karena ingin menghidupkan lagi, kita siap memberikan pembinaan,” katanya.

Menurutnya, keputusan pembubaran 50 koperasi itu telah dilakukan sesuai dengan prosedur, karena selama ini keberadaannya apalagi aktivitas mereka tidak ada.

Dikatakannya, berdasarkan data di Kota Mataram tercatat sebanyak 578 koperasi, namun sekitar 160 koperasi dinilai sudah tidak aktif dan akan dibekukan, dan 50 koperasi direncanakan akan dibubarkan.

Rencana pembubaran 50 koperasi tersebut merupakan tahap pertama, karena pihak Diskoperindag telah melakukan berbagai tahapan sebelum memutuskan membubarkan 50 koperasi itu yang tersebar pada enam kecamatan.

“Kita sudah melakukan pendekatan, bersurat, datang ke tempat mereka, ternyata memang tidak ada aktivitas apapun bahkan pengurusnya pun tidak jelas, karena itulah kita ingin bubarkan,” katanya.

Sementara, koperasi yang dibekukan akan terus diawasi dan coba dibina dalam waktu tertentu.

Namun, jika hasil evaluasi tim pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelesaian kasus koperasi dan tim khusus pembubaran koperasi, menyebutkan koperasi yang dibekukan itu tidak ada kemauan untuk aktif kembali, maka pemerintah berhak membubarkannya.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.

“Jadi pemerintah berhak membubarkan sebuah koperasi berdasarkan hasil evaluasi dari dua tim yang telah dibentuk itu,” katanya. (ant)

Tinggalkan Balasan