Wujudkan “Good Governance”, Pemkot Mataram Dan BPKP Tandatangani Nota Kesepahaman

Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh (ist)
Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh (ist)

kicknews.today Mataram – Pemerintah Kota Mataram menandatangani nota kesepahaman dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat, Rabu (6/4), untuk mewujudkan “good governance” di kota ini.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dan Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr Bonardo Hutauruk, AK.MM.

Penandatanganan dilaksanakan di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, dengan dihadiri seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Mataram.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP NTB Bonardo Hutauruk mengatakan bahwa tugas yang diemban oleh pihaknya adalah terkait dengan pengawasan anggaran mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

“Secara umum, BPKP juga bertugas untuk memastikan agar program-program Nawacita yang digagas Presiden Joko Widodo dapat sampai daerah-daerah, termasuk ke Kota Mataram,” katanya.

Namun, karena relatif baru bertugas di NTB, Bonardo mengakui belum menemukan jalan yang menghubungkan antara visi-misi yang dimiliki Wali Kota Mataram dengan Nawacita.

Dikatakannya, saat bertemu dengan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, dirinya pernah mendengar bahwa gubernur menyatakan bahwa dalam Pemerintahan Provinsi NTB haram hukumnya penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun antara bulan November sampai Desember.

“Kita akui hal tersebut memang kerap terjadi, bahkan di akhir tahun penyerapan anggaran bisa sampai lebih dari 70 persen,” katanya.

Menghindari hal tersebut terjadi, Bonardo menyarankan agar di Kota Mataram dapat diterapkan pula pemberian respons risiko dengan sistem “reward and punishment” pada kinerja SKPD untuk dapat mengontrol penyerapan anggaran.

Sementara itu, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengakui, dalam penyerapan anggaran yang belum merata sehingga saat ini sedang diupayakan untuk dibenahi.

“Kami telah berkomitmen untuk berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan,” katanya.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani dengan Perwakilan BPKP NTB ini, kata Ahyar, adalah salah satu agenda penting sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan di Kota Mataram.

“Kemitraan yang sudah terjalin ini mudah-mudahan dapat membawa Kota Mataram ke arah yang lebih baik lagi,” kata wali kota. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat