Tiga Tersangka Lahan Jeringo Ajukan Penangguhan Penahanan

Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Mataram – Tiga dari empat tersangka kasus dugaan penyimpangan dalam pembebasan lahan transmigrasi tahun 2012 di Dusun Jeringo Timur, Kecamatan Swela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mengajukan penangguhan penahanan kepada kejaksaan, Selasa (5/4).

Tiga tersangka tersebut antara lain kuasa pengguna anggaran (KPA) berinisial RM, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disnakertrans Lombok Timur, mantan Kabag Tata Pemerintahan Setda Lombok Timur berinisial AR yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan HM, mantan anggota dewan.

Untuk tersangka AR, didampingi pengacaranya Abdul Hanan. Sedangkan, RM dan HM didampingi pengacara D A Malik. Kedua pengacara tersebut ditemui saat mendampingi kliennya di Kejati NTB.

“Setelah permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap klien kami (AR) ditolak jaksa, rencananya dalam waktu dekat kami akan mengajukan surat penangguhan penahanan,” kata Abdul Hanan, pengacara AR.

Hal itu diupayakan karena AR saat ini sedang menderita penyakit lumpuh setengah badan bagian kanannya. Pengajuan penangguhan penahanan tersebut dilakukan setelah sebelumnya Abdul Hanan mengakui telah memohon secara lisan kepada jaksa agar tidak dilakukan penahanan dengan alasan sakit.

“Kami akan upayakan ini, karena penangguhan penahanan adalah hak dari klien kami,” ujarnya.

Sementara itu, D A Malik yang mendampingi dua tersangka dalam kasus tersebut, juga akan melakukan hal yang sama dengan Abdul Hanan, karena kliennya juga diketahui sedang sakit.

“Kalau klien kami HM ini memang menderita penyakit diabetes sedangkan RM karena sudah memasuki masa tua, jadi sering sakit-sakitan, kami akan berupaya untuk mendapatkan haknya,” kata.

Malik mengakui bahwa saat menjalani proses pemeriksaan secara administrasi di Kejati NTB, pihaknya telah menyampaikan secara lisan kepada jaksa agar tidak dilakukan penahanan.

“Permohonan kami ditolak, tapi kami sudah siapkan secara tertulis untuk pengajuan penangguhan penahanannya. Semoga jaksa bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan,” ucapnya.

Sehubungan hal tersebut, Kejati NTB yang telah menyerahkan berkas perkara tersebut kepada pihak Kejari Selong melalui Kasi Pidsus Iwan Gustiawan mengatakan bahwa pihaknya dipastikan akan menerima surat penangguhan penahanan tersangka.

“Kita akan terima surat penangguhan penahanan mereka, tapi hasilnya bagaimana, nanti kita akan telaah dulu, alasannya apa, kalau hanya karena sakit, kemungkinan akan ditolak, karena dari hasil pemeriksaan secara administrasi di Kejati NTB, seluruh tersangka dapat menjawab dengan baik tanpa ada keluhan masalah kesehatan,” kata Iwan.

Diketahui, kasus yang awalnya ditangani Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB itu dilimpahkan ke Kejati NTB pada Selasa (5/4) pagi, sekitar pukul 09.00 WITA.

Berkas perkaranya dilimpahkan bersamaan dengan keempat tersangka dan alat bukti. Dalam proses pemeriksaan secara administrasi di Kejati NTB, keempat tersangka diperiksa selama tujuh jam lamanya.

Pada pukul 16.00 WITA keempat tersangka turun dari lantai dua ruang pemeriksaan Pidana Khusus Kejati NTB. Para tersangka langsung digiring menuju kendaraan tahanan Kejari Selong untuk dititipkan di Lapas Mataram.

“Jadi terhitung mulai Selasa (5/4), keempat tersangka akan menjalani masa penahanan hingga 20 hari mendatang di Lapas Mataram,” ujarnya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat