Dipecat, PKS NTB Minta Fahri Legawa

Fahri Hamzah (ist)
Fahri Hamzah (ist)

kicknews.today Mataram – Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Nusa Tenggara Barat meminta Fahri Hamzah bersikap legawa menerima keputusan DPP yang memberhentikannya dari keanggotaan partai.

“Kami mengimbau saudara Fahri Hamzah untuk legawa menerima keputusan DPP itu. Karena di PKS kalau sudah diminta mundur, ya, harus mundur,” kata Ketua DPTW PKS NTB H Abdul Hadi di Mataram, Selasa (5/4).

Dia mengatakan seharusnya Fahri Hamzah bisa menghormati keputusan tersebut. Sebab, kata dia, apa yang telah diputuskan DPP, sudah melalui proses yang sangat panjang dengan memperhatikan seluruh kaidah etika organisasi dan aturan partai.

“Perlu dipahami Fahri Hamzah diberhentikan karena dinilai tidak taat dan sering melanggar aturan partai, sehingga wajar kalau kemudian partai memutuskan seperti itu,” jelasnya.

Menurut Abdul Hadi, DPTW PKS NTB sudah menerima salinan keputusan pemecatan Fahri Hamzah, anggota DPR dari Dapil NTB itu.

Begitu ada keputusan dari DPP, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan memperbarui informasi pemberhentian Wakil Ketua DPR itu dari keanggotaan partai dari waktu ke waktu.

Meski demikian, Abdul Hadi tidak memungkiri menyusul pemecatan tersebut pihaknya sedikit kehilangan sekaligus khawatir jika suara PKS khususnya di NTB menjadi ikut terpengaruh dan terganggu pada pemilu 2019, mengingat Fahri Hamzah lolos ke DPR melalui dapil NTB dengan meraih suara yang cukup signifikan.

“Kalau rugi atau tidak rugi pasti ada. Karena kita tahu secara popularitas Fahri Hamzah sudah dikenal. Tetapi itu tidak terlalu memberatkan PKS. Sebab, kalau berbicara perolehan suara pada pileg lalu bukan ansich upaya dari Fahri Hamzah semata. Melainkan suara dari semua calon yang ada di NTB untuk mengarahkan dukungan Fahri Hamzah,” katanya.

Untuk itu, Abdul Hadi berharap seluruh kader, simpatisan, dan pengurus PKS di NTB dapat memahami keputusan DPP tersebut. Bahkan, pihaknya meminta seluruh kader dan pengurus yang ada di 10 kabupaten/kota hingga desa-desa untuk tetap solid dan satu komando mengawal dan mengamankan keputusan DPP tersebut.

“Mulai besok (Rabu, red) keputusan ini akan langsung kita sosialisasikan ke seluruh pengurus di kabupaten/kota hingga desa-desa,” tegas Samsul Hadi yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD NTB. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat