Penanganan Tidak Jelas, KPK Diminta Perhatikan Pola Penanganan Korupsi NTB

Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Mataram – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memperhatikan pola penanganan kasus dugaan korupsi yang ada di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Forum Masyarakat Peduli Keadilan (Formapi) Perwakilan NTB, Ikhsan Ramdani kepada wartawan di Mataram, Senin (4/4).

Formapi menilai banyak tunggakan kasus yang berasal dari laporan masyarakat belum juga mendapat kejelasan penanganan dari aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan se-NTB.

“Penanganan kasusnya terkesan ‘tebang pilih’, kami jadi curiga kepada pihak kejaksaan bisa jadi sudah ‘masuk angin’,” kata Dani.

Seperti kasus yang dilaporkan pada awal 2014 lalu, soal dugaan korupsi proyek perbaikan jalur pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Menurutnya, penanganan kasus tersebut hingga kini masih menggantung di tangan Kejaksaan Tinggi NTB.

“Sampai sekarang belum ada tindaklanjut dari kejaksaan, alasannya masih tetap sama, belum ada kesiapan dari Universitas Mataram yang ditunjuk sebagai tim ahli untuk melakukan cek fisik,” ujarnya.

Sehubungan hal itu pun, Formapi NTB dikatakan pernah bersurat kepada KPK agar seyogianya turut mengawal penanganan kasus yang menduga telah terjadi perbuatan pidana korupsi dalam proyek perbaikan jalur pendakian di kawasan TNGR.

“Kami sudah melaporkan kepada KPK agar memantau penanganan kasus di tubuh Kejati NTB, tapi tidak juga ada perkembangan, penanganan kasusnya tetap saja beralasan terkendala tim ahli yang belum siap turun ke lokasi,” katanya.

Menurut dokumen proyek yang didistribusikan dari dana APBN tahun 2013 itu, pengerjaannya harus sudah selesai pada 31 Desember 2013. Namun, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Formapi NTB pada awal 2014, pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan.

“Proyek perbaikan jalur pendakian ini bagus kalau dikerjakan dengan baik dan sesuai perencanaannya, peruntukkannya bagi keselamatan dan kenyamanan para pendaki, dampaknya pun bisa mendatangkan lebih banyak lagi para wisatawan. Tapi faktanya di lapangan berbeda, pengerjaannya masih banyak yang kurang,” ucap Dani.

Diketahui, Dalam dokumen realisasi anggaran pusat tahun 2013 itu, tercantum dua item proyek untuk perbaikan jalur pendakian di kawasan TNGR yang nilainya mencapai Rp2,5 miliar.

Anggaran sebesar Rp1 miliar untuk perambatan jalur dari kawasan Senaru, Kabupaten Lombok Utara ke Danau Segara Anak, dan Rp1,5 miliar untuk peningkatan kualitas jalur treking dari Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur, ke Dana Segara Anak, Gunung Rinjani.

Kemudian berdasarkan hasil investigasi lapangan yang turut dilampirkan dokumentasi pengerjaannya ke dalam laporan Kejati NTB itu, Formapi NTB melaporkan bahwa proyek perambatan jalur di wilayah Senaru, Kabupaten Lombok Utara, hanya ada sepanjang 200 meter yang terlihat pengerjaannya.

Sedangkan, untuk proyek peningkatan kualitas jalur treking di kawasan Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur, yang terlihat hanya pengerjaan “shelter” atau tempat peristirahatan.

Pada areal tersebut, terdapat sepuluh “shelter”. Menurut Formappi NTB, “shelter” yang dibangun tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan pemerintah. Bahkan, empat di antaranya diketahui berasal dari sumbangan PT Pertamina.

“Itu hasil investigasi kami di awal tahun 2014, tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang, mungkin sudah semakin kurang memperihatinkan,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat