Formapi: Masyarakat NTB Perlu Kawal Penanganan Korupsi

Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Mataram – Forum Masyarakat Peduli Keadilan (Formapi) Perwakilan Nusa Tenggara Barat, mencurigai pihak Kejaksaan Tinggi setempat telah “masuk angin” dalam penanganan kasus korupsi sehingga perlu pengawalan dan pengawasan dari masyarakat.

Sebagai contoh kasus yang dilaporkan pada awal 2014 yaitu dugaan korupsi pada proyek perbaikan jalur pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang hingga kini belum ada kejelasan penanganan.

“Sampai saat ini belum ada kabar perkembangan, alasannya karena tim ahli dari Universitas Mataram belum siap melakukan cek fisik ke lokasi, karena terkesan lamban, kami jadi curiga Kejati NTB ‘masuk angin’,” kata Ketua Formapi NTB Ikhsan Ramdhany di Mataram, Senin (4/4).

Seharusnya, kata dia, Kejati NTB tidak harus berlama-lama menunggu kesiapan Unram yang sampai saat ini tak kunjung menanggapi permintaan penyidik untuk melakukan cek fisik di lapangan.

“Kalau hanya mengandalkan Unram yang tidak juga memberikan kepastian, kapan ada kejelasan hukumnya. Laporan ini kan masuk di awal tahun 2014 lalu, seharusnya menjadi atensi Kejati NTB untuk segera diselesaikan,” ujarnya.

Padahal, lanjut pria yang akrab disapa Dani itu, mengatakan bahwa dalam laporannya yang telah disampaikan ke Kejati NTB melalui Kasi Penkum dan Humas I Made Sutapa pada awal 2014 lalu sudah dinilai lengkap dan cukup kuat menjadi dasar penyelidikan jaksa.

“Dalam laporan itu lengkap kami lampirkan, dari dokumentasi hasil investigasi lapangan, ada juga salinan dokumen realisasi anggaran dari pusat yang diserahkan melalui Disbudpar NTB untuk bidang destinasi wisata di tahun 2013, proyek ini masuk dalam item anggaran itu,” katanya.

Karena terkesan lamban dalam menangani laporannya, Dani berencana akan mendatangi Kejati NTB pada pekan ini untuk kembali mempertanyakan sekaligus mendesak pihak jaksa agar segera memberikan kepastian hukum.

“Harus ada kepastian hukumnya, apakah benar ada atau tidak penyimpangan dalam penggunaan anggarannya, kalau benar, segeralah ditindaklanjuti,” ucapnya.

Diketahui, Dalam dokumen realisasi anggaran pusat tahun 2013 itu, tercantum dua item proyek untuk perbaikan jalur pendakian di kawasan TNGR yang nilainya mencapai Rp2,5 miliar.

Anggaran sebesar Rp1 miliar untuk perambatan jalur dari kawasan Senaru, Kabupaten Lombok Utara ke Danau Segara Anak, dan Rp1,5 miliar untuk peningkatan kualitas jalur treking dari Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur, ke Dana Segara Anak, Gunung Rinjani.

Kemudian berdasarkan hasil investigasi lapangan yang turut dilampirkan dokumentasi pengerjaannya ke dalam laporan Kejati NTB itu, Formapi NTB melaporkan bahwa proyek perambatan jalur di wilayah Senaru, Kabupaten Lombok Utara, hanya ada sepanjang 200 meter yang terlihat pengerjaannya.

Sedangkan, untuk proyek peningkatan kualitas jalur treking di kawasan Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur, yang terlihat hanya pengerjaan “shelter” atau tempat peristirahatan.

Pada areal tersebut, terdapat sepuluh “shelter”. Menurut Formappi NTB, “shelter” yang dibangun tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan pemerintah. Bahkan, empat di antaranya diketahui berasal dari sumbangan PT Pertamina.

“Pendistribusian proyek ini kan terlaksana di tahun 2013, dan seharusnya selesai per 31 Desember 2013, dan kami melakukan investigasi pada awal tahun 2014, hasil yang kami laporkan seperti itu,” ujarnya.

Sehubungan hal tersebut, Kejati NTB melalui I Made Sutapa mengemukakan bahwa sampai sejauh ini ia mengaku bahwa pihaknya belum memberikan perkembangan informasi terkait penyelidikan kasus yang dilaporkan Formapi NTB tersebut.

“Belum ada kami terima informasi perkembangannya, coba nanti saya tanyakan lagi,” kata Sutapa.(ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat