Deponering Kasus Mantan Pimpinan KPK; Antara Asas Legalitas Hukum dan Oportunitas Kekuasaan

Prof. Dr. Galang Asmara, SH, M.Hum
Prof. Dr. Galang Asmara, SH, M.Hum

kicknews.today Mataram – Pro dan kontra menyertai kasus pidana yang melibatkan dua mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, sejak ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Kasus yang membelit keduanya, juga penyidik senior Novel Baswedan pada akhirnya dikesampingkan atau Deponering oleh Kejaksaan Agung.

Pro kontra semakin menguat. Beragam pandangan menggelinding dari akademisi, praktisi, lembaga – lembaga pemerhati masalah hukum. Kejaksaan dan kepolisian menanggapi sesuai kewenangan masing masing. Bahwa persoalan tersebut pun memantik pemerhati hukum dan akademisi di daerah menyampaikan pandangan.

Prof.Dr. Galang Asmara, SH, M.Hum menyebut, deponering itu adalah fakta sebab akibat. Lahir sebuah keputusan penetapan tersangka Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, termasuk Novel Baswedan adalah rangkaian sebuah proses di kepolisian dari penyelidikan ke penyidikan.

“Penyelidikan dan penyidikan serta penetapan tersangka mantan pimpinan KPK itu satu sisi adalah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Galang Asmara kepada kicknews.today belum lama ini.

Tapi opini publik sulit “dilawan”, ketika melihat subjek kasus yang dinilai terlalu remeh temeh untuk menyeret dua pimpinan KPK dipusaran proses hukum. Mencuat lah tudingan kriminalisasi. Pandangan lepas, sampau persepsi ‘liar’ menyertai tudingan kriminalisasi itu, tapi Polisi jalan terus.

“Apakah setiap yang dilakukan kepolisian terhadap pimpinan KPK atau orang orang di KPK sebagai kriminalisasi? Ini fakta yang terjadi. Sementara kepolisian berusaha sekuat mungkin memperkuat bukti,” katanya.

Pada akhirnya keputusan Jaksa Agung HM Prasetyo, kasus ini dikesampingkan, sama dengan pemberlakuan atas dua mantan pimpinan KPK sebelumnya Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Bahwa keputusan ini juga menurutnya lahir dari proses pertimbangan yang melibatkan kalangan lain, diluar diskresi Kepala Kejaksaan Agung tersebut.

Pelibatan dimaksud, mengakomodir kepentingan umum yang lebih luas. Bahwa jika kasus ini dilanjutkan, maka ada kekhawatiran wibawa pemerintah akan runtuh akibat sorotan publik yang semakin tajam dan menganggap pemerintah tidak pro pemberantasan korupsi.

“Jika itu terjadi, apa yang jadi keinginan bersama untuk memberantas korupsi, tidak akan terwujud. Sehingga siapapun yang akan menjadi pimpinan KPK, akan ragu ragu. Karena dibawah bayang proses hukum. Saya kira itu (pertimbangan), kejaksaan yang punya penilaian,” terangnya.

Tapi implikasi memang tetap ada dari sebuah keputusan berani Kejaksaan Agung tersebut. sorotan akan kembali ke korps seragam cokelat dan subjek hukum. Sulit dihindari muncul stigma bahwa seolah olah pimpinan KPK kebal dari pada proses hukum. Sehingga ada satu ihwal persoalan yang bisa dilihat dari dua sudut pandang.

“Yaitu, ada asas legalitas dan oprtunitas, dua hal yang bertentangan tapi selalu berdampingan,” terangnya. Asas legalitas dijalankan kepolisian untuk menegakkan supremasi hukum meski siapapun yang diproses itu. Karena Indonesia adalah negara hukum, asas legalitas baginya memang bersifat wajib dilaksanakan. Tapi juga asas oporinitas yang diwakili kejaksaan, bukan lahir dari sebuah proses sederhana, tapi bisa jadi menurutnya sudah ada komunikasi panjang antara kejaksaan, kepolisian, bahkan melibatkan Presiden.

“Kalau pakai sudut pandang kepolisian, ya harus lanjut. Tapi polisi juga kan sadar, ada batas kewenangannya. Ketika kasus ini berlanjut, tentu ada kewenangan kejaksaan berikutnya,” terang dia.

Siapa yang bisa dianggap objektif dalam kasus ini? jika pertimbangan objektifitas itu adalah ‘penyelamatan’ kepentingan umum, maka publik menurutnya akan menyebut kejaksaan. Keputusan deponering yang sudah dikeluarkan harus dihargai. Tapi tentu ada catatan yang harus dipertimbangkan. Jika ada pertanyaan yang dilakukan kejaksaan itu benar mewakili kepentingan umum, maka akan terjawab dengan banyaknya reaksi publik ketika penetapan tersangka Bambang Widjojanto dan Abraham Samad oleh kepolisian.

“Tapi kalau hanya kepentingan sebagian dan sekelompok orang, maka kepolisian yang harus didukung untuk lanjutkan kasus ini,” sebutnya.

Tapi bagaimana mengukur apakah ini kepentingan kelompok, individu atau kepentingan umum?. Siapa yang bisa mengukur ini?. Sulit dan sangat subjektif. Apalagi belum ada lembaga yang khusus mengatur atau menentukan ini objektif atau subjektif. Ukurannya hanya nalar masing masing pihak. Sehingga wajar kemudian muncul gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan laporan pidana ke kepolisian.

Jika ini terus menggelinding meski pun tidak sampai massif ke daerah, tapi yang paling dikhawatirkan adalah timbul sentimental antara dua lembaga penegak hukum. Tapi mantan Dekan Fakultas Hukum ini mengajak masyarakat menyadari sepenuhnya, kepolisian dan kejaksaan sudah berkoordinasi sampai akhirnya keputusan deponering ini lahir. Tidak perlu dipertajam bahwa kedua lembaga kontra profuktif dalam urusan hukum. Apabila sortan diarahkan ke presiden, bisa terjawab dengan pertimbangan kepentingan lebih luas tadi.

“Tapi kalau sudah ada koordinasi antara kedua lembaga, kemudian ada masyarakat yang mengatakan demikian (sentimentil), saya kira kedua lembaga tidak akan membuat ini semakin tajam persoalan,” pungkasnya. (*)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat