Petani Lombok Adili Bulog Depan Panglima TNI

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo
Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo

kicknews.today Loteng – Momen panen raya di Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok  Tengah NTB, dimanfaatkan jadi ajang pelampiasan petani kepada Badan Urusan Logistik (Bulog). Dihadapan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, mereka mengadili perusahaan negara itu karena tidak maksimal menyerap gabah petani dan selalu kalah oleh tengkulak.

Petani asal Kabupaten Lombok Utara, Jumarsah mengaku tidak percaya lagi kepada Bulog. “Waktu harga kedelai anjlok, kami nangis pak. Kemana Bulog?,” kata Ketua Kelompok Tani Lendang Baong, Desa Gegelang ini.

Waktu itu, anjloknya harga kedelain Rp 6.500. Sementara Harga Pembelian Petani (HPP) Rp 7500, namun Bulog tak bisa berbuat banyak dengan menaikkan harga kedelai petani dengan membeli sesuai HPP. “Kami nangis. Kami minta kepada pemerintah agar ini segera ditangani,” tegas Sahriman.

Dialog itu dipandu Assisten II Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Ir.Nasrun, memberi kesempatan kepada petani Lombok Tengah. Perwakilan petani, Lalu Budiarta secara terang terangan meminta Bulog bertanggungjawab atas sengkarutnya serapan gabah petani.

Menurutnya, Bulog selalu terlambat dalam banyak hal. “Kenapa Bulog selalu telat? Telat tentukan harga lah, telat datang ke petani lah, kalah dengan tengkulak. Harga HPP jauh dibwah tengkulak. Kenapa sih bisa begitu pak? Ungkapkan lah rasa hati bapak. Apa masalahnya. Toh uang yang dipakai untuk beli gabah petani kan uang negara, untuk rakyat,” kritik Lalu Budiarta yang disambut teriakan “setujuuuu” dari ribuan anggota kelompok tani dan warga yang hadir saat itu.
Dia heran, Bulog masih bertahan dengan harga Rp 3700, sementara tengkulak berani di atas itu.

Curhat dan kekecewaan petani itu selain disampaikan kepada Panglima TNI, juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jendral TNI Mulyono, sekaligus berharap ditindaklanjuti Gubernur NTB TGH.M Zainul Majdi. Emosi petani juga didengar langsung Direktur Operasi dan Pelayanan Publik (OPP) Bulog pusat, Dr. Wahyu Suparyono.

Panglima TNI setuju yang disampaikan petani itu. Perasaan sakit yang dirasakan petani pun sama dengan dirasakannya. “Perasaan petani sama dengan saya. Bahkan saya musuhnya Bulog. Kalau saya datang ke suatu acara, Kabulog biasanya ndak datang,” sindir panglima TNI.
Dia meminta Bulog tidak menyakiti perasaan rakyat khususnya petani yang sudah bersusah payah mulai dari tanam sampai panen. “Kemarahan saya sama dengan kemarahan petani,” tegas Panglima TNI.

Padahal menurut dia, Pemerintah melalui Menteri Pertanian sudah berjanji di hadapan Presiden RI Joko Widodo untuk untuk capaian target swasembada pangan dalam kurun waktu tiga tahun. Jika tidak, maka menteri dicopot. Taruhan jabatan juga pada dirinya, ketika itu masih menjabat Kasad.
Petani menurutnya sudah di support maksimal oleh pemerintah, dengan pemberian bantuan bibit, alat pertanian, bantuan pupuk, kemudian wujudnya hasil panen yang bagus bahkan melebihi target. “Tapi setelah dijual, kemudian tidak laku, siapa lagi yang mau jadi petani?,” sesalnya.
Jika itu terjadi, maka petani eksodus ke kota menjadi buruh. Maka ini adalah permulaan kehancuran bangsa bagi Panglima TNI. “Ini adalah salah satu bentuk kehancuran bansa,” ujarnya khawatir.

Wahyu Suparyono menanggapi itu, dengan tegas menyampaikan, tidak akan mempersulit petani. Dia mengaku baru tujuh bulan menjabat dan pertama kali turun ke daerah NTB. “Soal harga, Bulog tidak akan mempersulit petani,” kata dia.

Keluhan sama juga sering didengarnya di daerah lain. Persoalan memang ditemukan diinternal, padahal masih bisa dikeluarkan kebijakan pembelian gabah petani sesuai dengan pasar sehingga tidak kalah saing dengan tengkulak.
Ada beberapa kepala bulog yang dilihatnya tidak becus mengurus persoalan serapan gabah ini, maka siap siap dipecat. “Kalau sampai ada kepala bulog yang menyulitkan petani, saya sikat duluan sebelum disikat Panglima,” ujarnya lantang. Bahkan jika di Bulog NTB terjadi masalah sama, dia akan turun tangan langsung memecat.
Pihaknya secepatnya melakukan pembenahan internal. Kalau pun masih ada sengkarut, menurutnya itu menjadi persoalan lawas pada roda organisasi Bulog sebelumnya. (*)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat