in ,

Danrem L Rudy Irham Srigede : Mungkin Bulog Perlu ‘Pesaing’

Danrem 162 W/B Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede saat diwawancarai kicknews di Mataram, selasa 29/3. (kicknews, Foto : Qwadru)
Danrem 162 W/B Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede saat diwawancarai kicknews di Mataram, selasa 29/3. (kicknews, Foto : Qwadru)
Danrem 162 W/B Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede saat diwawancarai kicknews di Mataram, selasa 29/3. (kicknews, Foto : Qwadru)

kicknews.today Mataram – Terkait mirisnya kemampuan daya serap Bulog secara nasional dan secara khusus di NTB, merujuk pada pengalaman ditahun 2015 lalu. Danrem 162 W/B Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede mengajukan saran agar pemerintah daerah mengupayakan adanya “pesaing” untuk badan resmi pengelola pangan nasional itu.

“saya sudah coba bicara dengan Gubernur, boleh ndak pemda menyiapkan anggaran untuk mengimbangi (kerja Bulog), agar ada penyeimbang. Namun masih belum bisa dijawab dengan jelas karena mungkin masih mempelajari regulasinya” tutur Lalu Rudy di Mataram, Selasa (29/3).

Saran itu muncul karena Danrem menilai setelah intensif melakukan pendampingan untuk upaya swasembada pangan. Bulog masih belum mau bekerja maksimal untuk mengutamakan kesejahteraan petani. Bulog dinilai masih terlalu berorientasi pada keuntungan saja. Seharusnya Bulog sebagai lembaga milik pemerintah dihajatkan untuk lebih mementingkan kemaslahatan masyarakat, dan merujuk pada kondisi tahun lalu, meskipun telah berpihak lebih kepada kepentingan petani Bulog tetap tidak akan rugi.

Dicontohkan Danrem setelah sempat berkomunikasi dengan komisi IV DPR baru-baru ini, ia menerima informasi bahwa pada bulan September 2015 lalu. Pemerintah pusat memberikan kebijakan memperbolehkan Bulog untuk membeli gabah dengan menyesuaikan harga pasar dimasing masing daerah dan tidak harus sama disetiap daerahnya. Namun Bulog di NTB menyesuaikan harga beli tetap masih dibawah harga pasar. Saat itu harga di pasaran NTB berada pada angka 6650 rupiah perkilogram, dan bulog menetapkan harga 6600 rupiah. Sementara di seputar Pulau Jawa harga sudah menyentuh angka 8000 rupiah.

“Jika disamakan (dengan harga pasar di NTB) tidak ada masalah, orang diijinkan kok, ya kan. Terlalu orientasinya bisnis, mestinya berikan kesejahteraan juga.” Tegas Danrem.