Penanganan Kasus Korupsi Trekking Rinjani Tak Ada Perkembangan

Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Mataram – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan penanganan kasus dugaan korupsi dalam proyek perbaikan jalur pendakian atau trekking di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) masih belum ada perkembangan.

“Belum ada informasi perkembangannya, masih tetap seperti yang semula,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB I Made Sutapa di Mataram, Senin (28/3).

Tanggapan itu dikemukakannya mengingat kondisi terakhir penanganannya masih terkendala tim ahli untuk turun ke lokasi melakukan cek fisik jalur yang diperbaiki tersebut.

Tim ahli yang ditunjuk untuk melakukan cek fisiknya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram).

“Belum ada informasi kesiapan dari Unram,” ujarnya.

Diketahui, penanganan kasus ini merupakan salah satu tunggakan Kejati NTB, terhitung sejak dilaporkan oleh Formappi Perwakilan NTB pada awal 2014.

Proyek tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai dengan perencanaan, karena berdasarkan hasil pengamatan dan dokumen yang dilampirkan dalam laporan Formappi NTB, bahwa pengerjaannya tidak lebih dari 10 persen dari perencanaannya.

Adapun dokumen yang diikutsertakan dalam laporan tersebut berupa realisasi anggaran pusat yang diserahkan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB untuk bidang destinasi wisata tahun 2013.

Dalam proyek itu tercantum anggaran untuk perambatan (pembuatan jalur pendakian) dari wilayah Senaru, Kabupaten Lombok Utara ke Danau Segara Anak, nilai keseluruhannya mencapai Rp2,5 miliar.

Rinciannya, untuk perambatan jalur dari Senaru ke Danau Segara Anak mencapai Rp1 miliar. Sedangkan untuk peningkatan kualitas jalur trekking dari Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur ke Danau Segara Anak nilainya mencapai Rp1,5 miliar.

Selain itu berdasarkan hasil investigasi lapangan, untuk perambatan jalur di wilayah Senaru, Lombok Utara, Formappi NTB melaporkan bahwa hanya ada sepanjang 200 meter yang terlihat pengerjaannya.

Sedangkan untuk proyek peningkatan kualitas jalur trekking di wilayah Sembalun Lawang, Lombok Timur, yang terlihat baru pengerjaan “shelter” atau tempat peristirahatan.

Pada areal tersebut pun terdapat sepuluh “shelter”. Menurut Formappi NTB, “shelter” yang dibangun tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan pemerintah. Bahkan, empat di antaranya diketahui merupakan hasil sumbangan dari PT Pertamina.

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat