Tokoh Bima-Dompu Nilai Pemprov NTB Tidak Adil

Bima Dompu
Bima Dompu

kicknews.today Mataram – Sejumlah tokoh di Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima menilai selama ini kebijakan dan program yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak pernah berpihak dan berkeadilan terhadap masyarakat di tiga daerah itu.

Salah satu tokoh Bima yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi di Mataram, Kamis, menyatakan secara terbuka mengajak warga di tiga kabupaten itu menyatukan kekuatan untuk menentang ketidakadilan tersebut.

“Saat ini benar-benar telah terjadinya diskriminasi dari segala segi dan sektoral yang menimpa masyarakat di Kabupaten Bima, Dompu dan kota Bima,” kata Mori Hanafi.

Ia mencontohkan, beberapa bentuk ketidakadilan yang dirasakan masyarakat di tiga kabupaten/kota itu, antara lain dalam hal penyaluran anggaran, pembangunan, kebijakan dan birokrasi.

“Saya bisa katakan di periode pertama Gubernur NTB lumayan. Tetapi, pada periode keduanya sekarang, letak keadilan itu sudah pudar, bahkan kita cenderung dianaktirikan,” katanya.

Hal ini, kata Mori, bisa terlihat jelas dan terbuka dengan kacamata telanjang yang ada di provinsi ini. Baik itu penyaluran anggaran untuk pembangunan daerah maupun penempatan pejabat struktural. Bahkan, dia menilai terkesan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja.

Karena itu, Mori menegaskan dirinya akan terus menginisiasi adanya dialog terbuka semua kalangan yang ada di tiga daerah itu, agar bisa menampung seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat.

“Aspirasi ini harus diperjuangkan. Karena apa yang disampaikan merupakan suara rakyat yang sejatinya wajib hukumnya untuk disuarakan dan diperjuangkan,” tegas Mori.

Sementara itu, mantan Ketua Rukun Keluarga Bima (RKB) Pulau Lombok, H Arsyad Gani menegaskan, jika pendiskriminasian ini terus terjadi pemerintah provinsi akan terus bermimpi untuk melaksanakan pembangunan di tiga daerah itu.

Terlebih lagi, jika melihat tidak ada keterwakilan orang-orang di tiga daerah yang menjadi pejabat struktural di pemerintah provinsi.

“Semua jabatan strategis sekarang justru dikuasai oleh pihak pihak tertetu, tanpa pernah memikirkan perimbangan di tiga daerah,” ujarnya.

Karenanya, ia meminta agar pemerintah provinsi menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya, jika benar-benar ingin melihat ketiga daerah itu maju. Bahkan, dia berharap gubernur untuk bisa memahami konsep keadilan itu sendiri.

“Keadilan ini sebagai bagian dari menghargai keterwakilan seluruh daerah yang ada di NTB,” katanya.

Hal senada juga diutarakan mantan anggota DPRD dari dapil Bima, kota Bima dan Dompu Abdul Hafid yang mengatakan pembagian anggaran maupun penempatan pejabat struktural yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB bukan didasari oleh kompetensi atau kualitas. Namun, kini lebih pada kedekatan dan adanya unsur nepotisme semata.

“Seharusnya gubernur sekarang bisa menjaga keadilan itu. Supaya militansi pada pemerintah kuat. Tetapi kalau seperti ini maka wibawa pemerintah provinsi dipertaruhkan,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat