in

Kementrian Kelautan dan Perikanan Arahkan Industri Rumput Laut Ke NTB

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Mataram – Kementerian Kelautan dan Perikanan mengarahkan industri pengolahan rumput laut skala besar ke Nusa Tenggara Barat karena merupakan salah satu sentra produksi nasional.

“Pemerintah pusat bisa menggiring pabrik pengolahan ke daerah ini setelah ada kepastian bahan baku yang memenuhi syarat industri,” kata Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Balok Budiyanto, di Kabupaten Sumbawa, Rabu (23/3).

Balok Budiyanto berada di Sumbawa mendampingi Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi, bersama 11 anggota Komisi IV DPR RI, mengunjungi Pulau Bungin dan Desa Mapin, Kecamatan Alas, yang merupakan sentra budi daya perikanan dan rumput laut berkualitas.

Menurut Balok, produksi rumput laut NTB tergolong cukup besar, namun pihaknya menunggu perkembangan data riil, berapa produksi bulanan, per semester dan tahunannya, sehingga menjadi acuan perencanaan pengembangan industri pengolahan rumput laut skala besar.

“Ukuran kapasitas berapa agar industri yang akan dibangun sesuai dengan suplai bahan baku, sehingga nantinya tidak mangkrak,” ujarnya.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, rumput laut merupakan penyumbang utama produksi perikanan budi daya, di mana produksi rumput laut pada 2015 sebesar 918.021 ton basah, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebanyak 770.374 ton.

Volume produksi tersebut dihasilkan dari lahan budi daya rumput laut seluas 13.850 hektare (ha) yang berada di sentra-sentra produksi, seperti Pengantap, Kabupaten Lombok Barat, Serewe, Kaliantan, Teluk Ekas, Kabupaten Lombok Timur.

Ada juga di Labuhan Kertasari-Kabupaten Sumbawa Barat, Pulau Kaung-Kaung, Pulau Medang-Pantai Utara-Kabupaten Sumbawa, Kwangko-Kabupaten Dompu, hingga Teluk Waworada-Kabupaten Bima.

“Melihat produksi yang terus meningkat, kami tetap jadikan NTB sebagai perhatian,” ucap Balok.

Berbicara rumput laut, kata dia, merupakan persoalan besar, sehingga menjadi arahan khusus Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Kabinet Kerja pada 12 Maret 2016.

Ada lima hal penting yang menjadi arahan Presiden terkait masalah rumput laut, di antaranya mengembangkan bibit dan jenis unggul yang baik untuk dikembangkan ke industri selanjutnya.

Selain itu, penyebaran industri di kawasan produksi, seperti Sulawesi, Jawa Timur, termasuk juga NTB.

Arahan berikutnya adalah bagaimana pengembangan industri rumput laut, baik untuk kosmetik, farmasi dan pangan serta mengatur pemasaran dengan cara modern, misalnya resi gudang.

“Jadi kalau bicara rumput laut, sesungguhya sudah masuk ranah arahan Presiden dan produk strategis,” kata Balok. (ant)

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote

Tinggalkan Balasan