Di Demo Sopir, Kadis Perhubungan Setuju Tak Ada “Angkutan Online” di NTB

Demonstrasi sopir angkutan umum tetntang transportasi online di NTB (kicknews)
Demonstrasi sopir angkutan umum tetntang transportasi online di NTB (kicknews)

kicknews.today Mataram - Demo besar-besaran menolak adanya transportasi online yang terjadi di ibu kota Jakarta ternyata berdampak di sebagian daerah tak terkecuali NTB.

Sekitar 60 orang yang berprofesi sebagai sopir berkumpul di Jl. Yos Sudarso (depan Malomba) untuk menyuarkan aksi solidaritas dari dewan Pimpinan Daerah Organda NTB terkait menentang transportasi illegal dan berbasi Tekanologi IT (online) yang di koordinir oleh L.Mustiadi, Rabu (23/03).

“Kami juga mengantisipasi adanya transportasi illegal dan berbasis Teksnologi IT (online) yang marak sekarang,” ujar para pendemo

Dalam aksi ini massa membawa spanduk bertuliskan “tutup aplikasi online jasa transportasi yang tidak memiliki badan hukum”, dan Pamflet juga yang bertuliskan: Stop illegal transportasi, Tolak creb car dan taxi uber beroperasi di Indonesia khususnya NTB.

Tak hanya sampai di situ massa bergerak menuju Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi NTB dan langsung melakukan orasi disana dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Polres Mataram.

Setelah menyampaikan orasi di depan kantornya Kepala Dinas Dishubkominfo, Drs. Agung Hartono, M.STr menerima 16 orang perwakilan di aulah Kantor. Massa di wakili oleh, Antonius (DPD Organda NTB), Junaidi Kasum (Presiden direktur PT Rangga Rizki Pratama), H. Basir (ketua Kopersi Lombok Baru), L. Mustiadi (Korlap).

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan menyampaikan bahwa aksi solidaritas atas aksi rekan-rekan mereka yang ada di Jakarta. Dilakukannya aksi ini intinya utk menyampaikan aspirasi mengenai persoalan transportasi online seperti creb car dan taxi Uber yang ilegal jangan sampai beropersai di NTB dan mereka berharap untuk di tertibkan, tidak hanya itu banyak kendaraan seperti kendaraan pickup, pribadi dan sebagainya yang bukan di peruntukan untuk transportasi sesuai aturan yang belaku mengangut penumpang untuk umum.

Agung Hartono pun menanggapi orasi tersebut dan setuju dengan massa bahwa semua jenis angkutan harus mempunyai ijin resmi seperti ijin operasional dan menolak angkutan berbasis online karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Saya setuju, semua jenis angkutan harus mempunyai ijin resmi operasional, dan saya menolak juga angkutan berbasis online,” ujar Kadis

Setelah mendengar tanggapan dari Kadis Perhubungan NTB perwakilan aksi merasa puas dan menerima sehingga aksi ke DPRD NTB dan kantor Gubernur NTB tidak jadi dilakukan kemudian massa  membubarkan diri. ****

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat