Belasan Ribu Penyuluh Pertanian Pensiun Hingga 2018

Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Mataram – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana memastikan jumlah penyuluh berstatus pegawai negeri sipil akan semakin berkurang karena belasan ribu orang akan pensiun hingga 2018.

“Pada 2018, sekitar 59 persen penyuluh bertatus pegawai negeri sipil (PNS) yang masih tersisa atau hampir setengah akan pensiun dari total 24.700-an penyuluh PNS secara nasional,” katanya di Mataram, Rabu (23/3).

Hal itu dikatakan usai membuka kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kepada para penyuluh dan petani di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB ini, jumlah penyuluh pertanian saat ini memang belum cukup jika mengikuti amanat undang-undang, yakni satu desa pertanian dikawal satu orang penyuluh.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian belum mampu mengangkat penyuluh berstatus PNS dalam jumlah mencukupi karena kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan.

Untuk mengisi kekosongan penyuluh di desa pertanian, kata Dadih, maka yang diandalkan adalah penyuluh tenaga harian lepas (THL) sebanyak 19.161 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga mengandalkan penyuluh swadaya yang jumlahnya sekitar 14.000 orang secara nasional. Mereka adalah petani yang dikategorikan sudah memiliki pengalaman di bidang pertanian.

“Satu orang penyuluh swadaya mengawal empat kelompok tani. Jadi mereka ini yang mengisi kekosongan dan bagian dari program penyuluhan,” ujarnya.

Meskipun nantinya sudah pensiun, kata dia, mantan abdi negara di sektor pertanian itu tetap diarahkan untuk mendedikasikan dirinya melalui jalur penyuluh swadaya.

Dengan pola seperti itu, diharapkan 71 desa/kelurahan pertanian dari total 82 desa dan kelurahan di Indonesia, memiliki penyuluh pertanian yang bisa memberikan pendampingan dan pengawalan kepada para petani.

“Kami harapkan penyuluh PNS yang pensiun pulang ke daerahnya di mana berdomisili, jadilah penyuluh swadaya di masing daerahnya,” ucap Dadih.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut diikuti oleh penyuluh pertanian se-NTB, penyuluh pertanian se-Pulau Lombok, anggota Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) NTB, dan ketua kelompok tani atau gabungan kelompok tani se-Pulau Lombok.

Tujuan sosialisasi tersebut untuk mewujudkan sinergi implementasi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan mempercepat penyampaian informasi terhadap tindak lanjut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya bagi pemangku kepentingan. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat