Kembalikan Rp 1,5 Miliar Kerugian Negara, Terdakwa Ini Harus Berhutang

Proses penyerahan uang Rp 1,5 Miliar di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram, oleh terdakwa Kasus SPAM KLU Bambang Eko Subianto, dalam sidang perdana Senin (21/3). (kicknews,ist)

kicknews.today Mataram – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram, tak terkecuali Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibuat tercengang sekaligus ‘Kagum’ oleh terdakwa Bambang Eko Subianto, terdakwa dalam kasus Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) ini yang langsung di hadapan hakim menyerahkan uang Rp 1,5 miliar lebih dalam koper, Senin (21/3)

Keinginan terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara yang berjumlah Rp 1.521.542.076,32. itu diapresiasi Majelis Hakim Heri Sutanto, SH, didampingi dua anggota majelis Edward Samosir, SH dan AA Ngurah Rajendra, SH.

Sikap kooperatif terdakwa tersebut dijelaskan oleh ketua tim pengacara terdakwa, Edy Rahman, SH sebagai upaya kliennya membantu negara memulihkan keuangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada proyek SPAM KLU Tahun 2012.

“Klien kami menjual apa yang dia miliki, juga bantuan dari keluarga,” terang Edy, “Namun bagaimanapun prosesnya, itu adalah bagian dari sikap kooperatif klien kami,” lanjutnya.

Sementara dalam dakwaan, JPU menyebut terdakwa bersalah karena jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran pekerjaan proyek SPAM itu kepada PT. Artha Envirotama Jakarta sebesar Rp 12.066.379.000.

Pembayaran itu menurut JPU tidak mengindahkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan : pembayaran bulanan /termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang.

Karena tidak dilakukan sesuai ketentuan, maka menurut JPU negara dirugikan Rp 1,5 miliar lebih didasarkan hitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Angka sebesar itu terbagi dua, sesuai modus dugaan korupsi yang dilakukan.

Pertama, indikasi mark up sebesar Rp 1.275.466.730. Kedua, dalam kerugian negara juga dihitung berdasarkan hasil cek fisik ahli konstruksi Universitas Mataram, yang menemukan kekurangan volume pekerjaan dengan nilai Rp 246.075.345.

Akibat perbuatan tersebut terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang – Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

 

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat