BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Legalitas Transportasi Online Tidak Dicantumkan Pada Revisi UU ITE

Ilustrasi
Ilustrasi

kicknews.today Jakarta – Rancangan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11/2008 belum memasukkan aturan yang bisa menjadi dasar legalitas transportasi berbasis aplikasi online atau dalam jaringan/daring, kata anggota Komisi I DPR RI Sukamta.

“Sejauh ini proposal pemerintah belum memasukkan aturan tentang sistem aplikasi ini ke dalam rancangan revisi UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, red),” kata Sukamta dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (19/3).

Sebagaimana diketahui, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016, telah resmi ditutup pada Rapat Paripurna, Kamis (17/3).

Namun, hingga penutupan masa sidang tersebut, pemerintah belum pula mengajukan revisi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, untuk menjadi payung hukum bagi basis legalitas transportasi berbasis aplikasi online.

Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap pemerintah perlu mempercepat penyusunan aturan tersendiri mengenai perkembangan teknologi transportasi yang terus berkembang.

Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta Menteri Perhubungan Ignatius Jonan tidak memblokir angkutan umum berbasis aplikasi karena merupakan inovasi yang semestinya diakomodasi pemerintah.

“Angkutan berbasis aplikasi merupakan sebuah keniscayaan. Ini sebuah bagian dari evolusi dan inovasi moda transportasi dunia,” kata Ketua Bidang Industri Kreatif Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Yaser Palito.

Dengan demikian, menurut dia, angkutan berbasis aplikasi seperti Grab, Uber, dan Gojek dan sejenisnya merupakan sebuah keniscayaan dari evolusi angkutan umum dan perangkat teknologi informasi.

Ia berpendapat sekiranya tren dan evolusi semacam itu dilawan pemerintah, maka dicemaskan Indonesia akan makin ketinggalan.

“Makanya, Hipmi minta dengan sangat agar Pak Menhub atau pemerintah cermat membaca tren ini dan tidak emosional memblokir taksi aplikasi,” ujarnya.

Yaser juga mengatakan, kemajuan teknologi dan inovasi membuat taksi aplikasi lebih efisien sehingga dia menawarkan harga yang lebih terjangkau.

Di sisi lain, lanjutnya, tarif taksi konvensional semakin mahal dan tak mampu menurunkan tarif sehingga taksi aplikasi mesti diakomodir dan jangan dimatikan agar konsumen tak dirugikan.

Sebagaimana diwartakan, pengajuan badan hukum koperasi oleh Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PRRI) yang terafiliasi dengan transportasi berbasis aplikasi “online” atau daring, termasuk Grabcar dan Uber akhirnya dikabulkan.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta, Rabu (16/3), menyerahkan akta pendirian badan hukum koperasi bagi Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PRRI).

“Dengan adanya badan hukum tersebut, saya harapkan polemik seputar angkutan darat beraplikasi teknologi dapat segera diakhiri,” kata Menteri Puspayoga. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Ternyata NTB “Juara” Kasus Pelanggaran ITE se-Indonesia

kicknews.today Mataram – Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyatakan kalau ternyata pelanggaran untuk undang-undang informasi ...