BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

BM: UU No. 23 Tahun 2014 Itu Bom Waktu

Badrul Munir dalam diskusi tentang UU 23 2014 (kicknews)
Badrul Munir dalam diskusi tentang UU 23 2014 (kicknews)

kicknews.today Mataram – Badrul Munir mantan wakil gubernur nusa tenggara barat menegaskan, setidaknya akan ada 3 kendala menanti, jelang diberlakukanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tetang pemerintah daerah di forum diskusi akhir pekan pada, Jumat (18/3).

“Yang pertama undang undang ini adalah bom waktu” tegas pria yang akrab disapa BM ini.

Dari beberapa bidang yang kewenangannya akan dialihkan dari pemerintah daerah tingkat dua ke pemerintah provinsi, BM memberi contoh awal dengan bidang pendidikan. Perubahan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas kepada pemerintah provinsi, akan sulit menjadi lebih baik.

“Saat ini pengelola kepala dinas berpangkat eselon dua dengan sekian banyak kepala bidang saja belum maksimal, apalagi nanti hanya akan dikepalai pejabat berpangkat eselon tiga dan hanya memiliki 2 kepala seksi” jelasnya. Belum lagi terkait urusan laut, hutan dan tambang serta beberapa urusan lain yang terkait dengan pemberlakuan aturan tersebut.

Masalah kedua yang juga akan muncul dan tidak mudah untuk diselesaikan pemerintah provinsi nantinya. Adalah dampak dari perpindahan aset dan kepegawaian yang membutuhkan masa transisi yang tidak sebentar. Dan yang ketiga adalah permasalahan lama yang hingga kini belum terselesaikan dengan tuntas yaitu tarik ulur kepentingan antara kapitalisme dan sosial kemasyarakatan.

BM menegaskan bahwa seorang kepala daerah tingkat satu harus memiliki kemampuan dalam 3 fungsi. Yaitu manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menurutnya pelayanan mendasar untuk masyarakat tetap lebih baik ditangani bupati dan walikota.

Diskusi yang diselenggarakan di baleite 18 maret 2016 dihadiri unsur pemerintah provinsi, praktisi hukum, politisi dan sejumlah legislator serta perwakilan aktifis mahasiswa. Kepala Biro Organisasi Setda Nusa Tenggara Barat Tribudi Prayitno mengatakan bahwa undang undang ini telah disahkan tanggal 30 september 2014. Mulai diundangkan tertangal 2 oktober 2014, dan sesuai aturan harus mulai berlaku efektif 7 bulan kedepan tanggal 2 oktober 2016.

Dwi sudarsono aktifis lingkungan Samantha menekankan agar pemerintah lebih mengutamakan apa yang menjadi dasar diberlakukanya perubahan sistem perundang undangan ini.

“Semestinya perubahan aturan harus mengacu pada perbaikan pelayanan untuk masyarakat. Perihal sistem kepegawaian dan yang lain dapat menyusul belakangan. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan kongkrit mendasar yang terpublikasi ke masyarakat tentang perubahan aturan ini” tegasnya.

Namun sebagian peserta diskusi yang lain tetap meyakini bahwa perubahan aturan ini, pastinya didasari oleh niat baik pemerintah pusat untuk memperbaiki pelayanan bagi masyarakat luas. Meski tampak masih akan ada sejumlah kendala yang solusinya belum terdefinisi dengan jelas.**

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today