Jadilah yang Pertama Tau

Jangan Hanya Merangkai Bahasa, Tapi Juga Berbahasa Sambil Berpikir

ilustrasi

ceritakita.kicknews.today – Amatilah bagaimana bahasa mengejawantah dalam pemberitaan di media massa. Tak jarang kalimat-kalimat yang menampakkan diri di sana seolah dihasilkan oleh jurnalis tanpa berpikir tentang medium pengusung pesan pemberitaan.

Artinya, ketika menuliskan berita, energi intelektual sang jurnalis tersedot total untuk memikirkan tentang isi, pesan yang akan dipublikasikan. Sang pewarta nyaris tak menghiraukan sama sekali keberterimaan, logika, makna, gramatikalitas medium pembawa isi atau pesan itu.

Dengan kata lain, menulis berita bagi jurnalis pertama-tama dan terutama adalah berpikir tentang substansi, bukan bahasa pengusung substansi itu. Dengan bekerja seperti itu, bahasa dilahirkan secara mekanistik, tanpa kesadaran intens bahwa dia juga sedang berolah kata dan makna.

Berkalimat secara mekanistik menjadi tragis ketika sang jurnalis bekerja dalam situasi sosial tempat jejak-jejak otoritarianisme belum lenyap sama-sekali. Selama tiga dekade negeri yang kini sudah demokratis ini menjadi ladang subur bagi otoritarianisme.

Otoritarianisme yang ditopang kekuatan bedil untuk setiap saat memercikkan darah bagi perusuh kestabilan yang dijaga dengan kekerasan itu juga meninggalkan jejak-jejak linguistik.

Para pengendali kekuasaan otoriter itu sudah meninggalkan panggung sosial politik sekitar hampir dua dekade silam tapi tabiat dan cara berbahasa mereka terlanjur mengendap di sebagian kesadaran warga.

Jika warga itu kini memegang kekuasaan politik atau ekonomi, dia berpeluang menularkan kesadaran berbahasa otoritariannya pada jurnalis yang memperlakukannya sebagai narasumber pemberitaan.

Salah satu ciri kesadaran berbahasa para pelaku otoritarianisme adalah berbahasa secara eufemistik. Tak boleh ada keliaran dalam berekspresi. Sopan santun dalam berbahasa oleh pemegang kuasa otoriter dianggap wujud etika, moralitas seseorang. Tak peduli betapa brengseknya pejabat dalam bermain-main dengan uang rakyat, asal dia berbahasa santun, sukseslah dia dalam membungkus rapat-rapat imoralitasnya.

Sebaliknya, tokoh publik yang pernyataan-pernyataannya menggunakan kosa-kata yang liar, blak-blakan, betapapun bersihnya dia dari bermain-main dengan uang rakyat, dia akan dikecam tidak punya etika, tidak bermoral.

Itulah salah satu kesadaran berbahasa kaum otoritarian yang masih hidup di sana-sini saat ini dan disebarkan oleh jurnalis tanpa merasa perlu bersalah bahwa penyebarluasan kesadaran berbahasa orde otoriter itu merupakan pembodohan bukannya pencerahaan publik.

Pemamahbiakan pernyataan narasumber yang dilakukan sebagian jurnalis di sebagian media massa tanpa keberanian untuk mengubahnya dalam format parafrasa juga merupakan bagian dari jejak warisan kesadaran jurnalis yang sempat mengalami bekerja di bawah tata politik otoriter.

Di sinilah fenomena berbahasa tanpa berpikir yang dilakukan sebagian jurnalis tampak nyata. Gejala berbahasa tanpa berpikir kadang disebut sebagai fenomena berbahasa secara mekanistik.

Jurnalis, ibarat mesin, menulis apa yang dicuapkan narasumber tanpa daya kritis untuk menelisik logika, kecermatan makna dan tata bahasa sang narasumber.

Jika narasumber itu adalah pejabat yang dalam kesadaran berbahasanya terpolakan oleh kesadaran berbahasa penguasa otoriter di tiga dekade silam, pemamahbiakan bahasa sang narasumber itu oleh jurnalis tak ubahnya dengan pelanggengan jejak bahasa rezim otoriter.

Satu contoh sederhana sebuah kata yang antara bentuk dan maknanya tak logis yang diproduksi di era kekuasaan otoriter prareformasi adalah penggunaan kata “lokalisasi”.

Sebagian pejabat, baik yang punya garis genealogis politis penguasa otoriter maupun yang menjadi penentangnya, masih menggunakan kata benda abstrak yang maknanya pelokalan, penempatan secara khusus (kaum pekerja seks) itu sebagai lokasi atau perkampungan pelacuran.

Di benak pemerhati atau peminat bahasa Indonesia, yang tak mesti berpendidikan khusus kebahasaan, memaknai lokalisasi sebagai lokasi pekerja seks adalah sesat pikir. Bagaimana bisa memadankan tindakan menempatkan para pekerja seks dalam satu lokasi dengan tempat atau lokasi pekerja seks.

Karena sesat pikir yang berkerak dan dilanggengkan jurnalis itu, haramlah untuk membuat program lokalisasi selain pekerja seks, meskipun sah dan normal saja merancang kerja untuk lokalisasi pengidap narkoba, pemulung, remaja berbakat olahraga dan seterusnya.

Lokalisasi dipilih sebagai pengganti lokasi pelacur, agaknya, berkaitan dengan kesadaran berbahasa secara eufemistik, yang berimplikasi pada pemerkosaan akal budi. Penguasa orde otoriter kadang menggelikan dengan gairahnya untuk menghalus-haluskan perilaku berbahasa. Klimaks dari kegairahan itu adalah pelahiran neologisme alias istilah wanita tuna susila yang terkenal dengan singkatan WTS, yang juga dijadikan kependekan dari wartawan tanpa surat kabar, untuk menandai fenomena pelacur.

Mental patriarkhi sangat jelas di sana. Hanya wanita yang tak punya susila, demikian kesadaran etis di benak penguasa dan penopang orde otoriter prareformasi itu.

Itu sebabnya, begitu orde yang ditegakkan lewat ketakutan massa itu ambruk, koreksi atas penggunaan sejumlah neologisme bikinan orde otoriter itu segera dilakukan.

Namun, koreksi itu ternyata tak atau belum bisa dilakukan sepenuhnya. Masih ada kebiasaan berbahasa, memilih diksi dengan maknanya yang tak logis, yang diciptakan di era otoriter dulu yang dipraktikkan saat ini dan dimamah biak oleh sebagian jurnalis.

Tampaknya, penghentian usaha memamahbiak kosa kata yang tak selaras dengan makna yang dikehendaki itu harus dilakukan pada tataran yang mendasar: yakni pembiasaan menulis kalimat sambil berpikir, bukan menulis secara mekanistik.

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat