in

Data Penduduk Ngak Riil, Kemendagri Minta Daerah Siapkan Buku Pokok Pemakaman

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan hal itu ketika memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional penduduk Kota Mataram (kicknews)
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan hal itu ketika memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional penduduk Kota Mataram (kicknews)
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional penduduk Kota Mataram (kicknews)

kicknews.today Mataram – Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh meminta setiap daerah menyiapkan buku pokok pemakaman mulai April 2016, untuk mempermudah catatan kematian.

“Buku pokok pemakaman sebagai salah satu solusi kita untuk mendapatkan data kependudukan yang riil, sebab selama ini catatan kematian paling sulit dilakukan sehingga dalam sistem kependudukan masih ada saja ditemukan warga yang sudah meninggal,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu.

Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan hal itu ketika memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional penduduk Kota Mataram bidang administrasi kependudukan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh serta jajarannya bersama pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, pria yang disapa Zudan ini meminta secara khusus agar Dukcapil segera menyiapkan petugas di setiap tempat pemakaman umum (TPU), untuk mencatat identitas kependudukan warga yang meninggal.

“Identitas kependudukan yang paling penting adalah nomor induk kependudukan (NIK). NIK ini sangat penting, karena menjadi kunci untuk membuka data-data penduduk,” ujarnya.

Dengan adanya petugas di TPU, Dukcapil tinggal mengambil data dari petugas TPU sebagai dasar pengurusan akta kematian.

Jadi, lanjutnya, masyarakat tidak repot-repot lagi mengurus akta kematian, karena semuanya akan diurus oleh Dukcapil termasuk dengan perubahan kartu keluarga (KK).

“Upaya ini akan memberikan pelayanan lebih bagi masyarakat, dan betapa senangnya keluarga yang ditinggalkan jika dalam tiga atau tujuh hari petugas Dukcapil sudah datang memberikan akta kematian dan KK yang baru tanpa mereka meminta,” katanya.

Menurut dia, selama ini peristiwa kematian hanya terlaporkan ketika adanya untuk pengurusan untuk pensiun dan warisan.

“Kami berharap Kota Mataram bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya, karena Mataram merupakan salah satu daerah yang memiliki sistem administrasi kependudukan yang tertib,” katanya.

Menyikapi hal itu, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dalam kesempatan itu menyampaikan, salah satu upaya pemerintah dalam mendata warga yang meninggal adalah dengan pemberian santunan kematian.

“Santunan kematian ini kita berikan kepada ahli waris yang meninggal dengan menyerahkan berbagai indentitas dan syarat yang ditentukan,” katanya.

Program pemberian santunan kematian ini sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu, dengan memberikan dana santunan sebesar Rp500 ribu setiap satu kali peristiwa kematian.

“Melalui program ini, kita bisa terbantu untuk mendapatkan jumlah penduduk yang riil,” ujarnya.