Terkait Korupsi Proyek Dermaga Labuhan Haji, Kejati Belum Terima Salinan Putusan Direktur PT CGA

Pintu gerbang Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur (net)
Pintu gerbang Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur (net)

kicknews.today Mataram – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, hingga kini mengakui belum menerima petikan maupun salinan keputusan kasasi Mahkamah Agung milik terdakwa Direktur PT CGA, Ichsan Suaidi, yang terjerat kasus tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur.

“Untuk terdakwa Ichsan, sampai sekarang belum kami terima, baik petikan maupun salinan putusan kasasinya,” kata Kajati NTB Martono melalui Kasi Penkum dan Humas I Made Sutapa di Mataram, Selasa (16/2).

Melainkan, lanjutnya, Kejati NTB baru menerima petikan putusan kasasi milik dua terdakwa lainnya, yakni Lalu Gafar Ismail yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek dan konsultan pengawas proyek Muhammad Zuhri.

“Untuk yang dua terdakwa saja, baru kami terima petikannya, itu pada Oktober 2015, salinan petikannya juga belum kami terima,” ujar Sutapa.

Berdasarkan petikan yang diperoleh Kejati NTB, MA menjatuhi hukuman bagi Lalu Gafar selama lima tahun penjara dan denda Rp200 juta. Sedangkan untuk Muhammad Zuhri, dijatuhi hukuman selama tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta.

“Dari petikannya, kedua terdakwa dijatuhi hukuman jauh lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Mataram,” ucapnya.

Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram atas tiga terdakwa menyatakan mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sesuai bunyi dakwaan sekundernya.

Sehingga, dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutarno, ketiga terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara dan dibebankan untuk mengganti kerugian negara yang nilainya mencapai RP3.195.000.

Terkait hal tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) merasa keberatan dan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram. Akibatnya, Ichsan Saidi dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta, serta diwajibkan mengganti kerugian negera yang ditimbulkan mencapai Rp4,461 miliar, sesuai dengan hasil audit investigasi BPKP NTB.

Sedangkan untuk dua terdakwa lainnya, yakni Lalu Gafar dan M Zuhri mendapat hukuman yang lebih berat juga dari putusan Pengadilan Negeri Mataram, yakni selama tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta.

“Saat itu, kerugian negara hanya dibebankan kepada Ichsan Suaidi, karena berperan sebagai Direktur PT CGA,” kata Sutapa.

Kemudian, ketiga terdakwa karena merasa belum puas dengan banding yang diajukan JPU, mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada Januari 2015.

Diketahui, proyek pembangunan dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur itu mulai terlaksana pada Januari 2007 dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah senilai Rp82 miliar. Kemudian, pada 2013, dugaan penyimpangan mencuat dan sejak itu mulai diusut oleh Kejari Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Kasusnya kemudian mendapat perhatian dari Kejati NTB, dengan mengambilalih proses penanganannya. Saat kasusnya naik ke tingkat penyidikan, Kejati NTB menetapkan tiga tersangka dan merilis nilai kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp8,9 miliar.

Terkait besar kerugian negaranya, Sutapa mengaku ada perbedaan dengan nilai audit investigasi tim BPKP NTB yang merilis angka sebesar Rp4,461 miliar. Namun, sebelum nilai itu dimunculkan BPKP NTB, Ichsan Suhaidi menjaminkan uangnya sebesar RP8,9 miliar sesuai yang dirilis Kejati NTB.

Hal itu dilakukan Ichsan, setelah mendengar penawaran jaksa penyidik Kejati NTB, yang akan memberikan status pengalihan penahanan menjadi tahanan kota, jika menjaminkan uang kerugian negara sebesar Rp8,9 miliar.

“Uang itu masih dititipkan di bank dibawah rekening Kejati NTB,” ujar Sutapa.

Sehubungan hal tersebut, status Ichsan hingga kini dikatakan Sutapa masih sebagai tahanan kota Kejati NTB. “Bagaimana kita mau lakukan tahap eksekusi, surat salinan putusannya saja belum diterima, itu kan syarat,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat