Praktisi Pertanyakan Alasan ARB Copot Ketua DPRD NTB

pimpinan DPRD NTB (dprd-ntbprov.go.id)
pimpinan DPRD NTB (dprd-ntbprov.go.id)

kicknews.today Mataram – Pengamat dan praktisi Komunikasi Politik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Dr Kadri mempertanyakan alasan pencopotan H Umar Said sebagai Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat.

“Munculnya SK PAW ini membutuhkan alasan yang cukup kuat untuk menggantikan posisi Umar Said sebagai Ketua DPRD NTB,” kata Kadri di Mataram, Minggu (14/2).

Menurut Kadri, jangan melihat poisisi Umar Said sebagai orang politik semata, melainkan merupakan wakil rakyat yang dipilih dan diangkat secara sah, sehingga masyarakat membutuhkan alasan itu.

“Terlalu sederhana menjastis kinerja menurun, apa yang menjadi acuannya, kan harus jelas dijabarkan, landasan dan hasil lembaga mana,” katanya.

Doktor Komunikasi Politik ini, menjelaskan adanya pengusulan PAW itu jangan sampai memperuncing persoalan di internal Partai Golkar. Karena disatu sisi, kalau dilihat dari SK Menkumham bahwa perpanjangan SK Munas VIII Riau, hanya untuk membentuk panitia sampai terlaksananya Munaslub bukan merombak kepengurusan.

“Nah, jelaskan alasanya supaya tidak menjadi pertanyaan masyarakat, ada apa ditubuh Golkar main copot copot seenaknya saja,” ujarnya.

Ia mengatakan, apa yang disampaikan Umar Said mengenai syarat proses di PAW benar. Dimana, seorang anggota dewan bisa di PAW ketika tersangkut kasus hukum, melanggar kode etik, melanggar AD/RT partai. Sementara saat ini posisi Umar Said sangat strategis, yakni Ketua DPRD dan itu harus diakomodir dalam kepengurusan.

Sedangkan hasil pengamatannya, H Umar Said tidak pernah melanggar syarat di PAW tersebut.

“Penjelasan Umar Said itu memang masuk akal dan dewan memiliki tata tertib. Jelas kalau ada kesalahan tinggal diproses, faktanya tidak ada malah muncul kinerja menurun, aneh juga,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie mencopot H Umar Said dari jabatannya sebagai Ketua DPRD NTB ditengah rencana partai berlambang pohon beringin itu melaksanakan munaslub.

Sekretaris DPRD NTB H Mahdi Muhammad mengakui telah menerima surat dari Partai Golkar untuk melaksanakan PAW Ketua DPRD NTB H Umar Said dan menggantikannya dengan Hj Isvie Rupaeda yang kini menjabat sebagai Ketua Bapperda DPRD NTB.

“Suratnya sudah kami terima dan telah kami ajukan ke pimpinan untuk di proses,” kata Mahdi.

Ia menjelaskan, dalam isi surat tersebut, Partai Golkar pimpinan Abu Rizal Bakrie (ARB) yang diteruskan Ketua DPD Partai Golkar NTB H Suhaili FT memutuskan agar segera dilakukan PAW kepada Ketua DPRD NTB H Umar Said.

Surat itu ditandatangani Ketua Partai Golkar ARB, Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Ketua DPD Golkar NTB H Suhaili FT dan wakil sekretaris Agus Salim.

“Hal yang jelas, kami sudah serahkan ke pimpinan. Apakah memutuskan mengganti atau tidak, kemudian dibacakan dalam rapat paripurna DPRD, semua tergantung dari perananan anggota DPRD NTB,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat