Pemkot Mataram Segera Klarifikasi Temuan Ombudsman Terkait Indikasi Pungutan Prona

ilustrasi
ilustrasi

kicknews.today Mataram – Pemerintah Kota Mataram segera memberikan klarifikasi temuan Ombudsman Nusa Tenggara Barat terkait pungutan liar dalam proses pengurusan sertifikat tanah melalui prona yang dilakukan aparat kelurahan di kota ini.

“Temuan ini baru sepihak, dan kami harus melakukan klarifikasi ke kelurahan terhadap indikasi pungutan tersebut,” kata Asisten I Bidang Tata Praja Setda Kota Mataram Lalu Indra Bangsawan di Mataram, Kamis (11/2).

Hal itu dikemukakannya menanggapi laporan yang disampaikan Asisten Bidang Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB Sahabudin bahwa dari hasil investigasi sejak bulan September 2015 hingga awal 2016, yang saat ini sedang berproses, masyarakat sasaran penerima prona membayar dengan nilai bervariasi.

“Ada yang membayar Rp500 ribu, Rp1 juta hingga Rp1,5 juta,” sebutnya.

baca juga : Nah Loe, Ombudsman Temukan Indikasi Pungutan Pembuatan Prona Oleh Aparat Kelurahan Kota Mataram

Padahal, kata dia, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 tahun 2015, menyebutkan penerbitan prona bagi masyarakat menengah dan miskin diberikan gratis untuk pengurusan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Asisten I Setda Kota Mataram mengakui bahwa dalam program prona ini tidak ada dasar aparat kelurahan untuk melakukan pungutan, karena biaya sudah ditanggung pemerintah, kecuali beberapa syarat yang dilengkapi sasaran penerima harus mengeluarkan biaya sendiri.

Misalnya, meterai, hak berupa surat atau dokumen jual beli/surat ahli waris, dan patok tanah.

Untuk itu, pihaknya telah meminta Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram sebagai penanggung jawab kelurahan dapat segera turun melakukan klarifikasi.

“Klarifikasi harus dilakukan ke semua kelurahan agar temuan tersebut dapat dipastikan kebenarannya, karena Ombudsman hanya mengambil sampel pada tiga kelurahan dari 50 kelurahan yang ada di kota ini,” katanya.

Meski demikian, lanjutnya, pemerintah kota belum dapat menyebutkan sanksi apa yang akan diberikan kepada aparat kelurahan jika terbukti ada pungutan yang tidak sesuai terhadap sasaran penerima prona.

“Kalau arahan dari penjabat wali kota, kita diminta untuk melakukan pembinaan, sementara terkait sanksi harus ditinjau dulu tingkat kesalahannya berat, sedang atau ringan,” katanya.

Namun mengingat masa jabatan penjabat wali kota tinggal hitungan hari, sanksi dan langkah berikutnya terhadap temuan itu akan diserahkan ke wali kota definitif yang akan dilantik tanggal 17 Februari 2016.

“Intinya temuan Ombudsman tetap akan kita tindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada,” katanya. (ant)


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat