‘Datu Mentaram’ Terpilih Diminta Evaluasi Pimpinan SKPD

walikota dan wakil walikota pilihan rakyat kota mataram, H AHYAR ABDUH dan H MOHAN ROLISKANA (kicknews/ist)
walikota dan wakil walikota pilihan rakyat kota mataram, H AHYAR ABDUH dan H MOHAN ROLISKANA (kicknews/ist)

kicknews.today Mataram – Penjabat Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani meminta agar wali kota dan wakil wali kota Mataram terpilih periode 2016-2021 mengevaluasi kinerja pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Catatan saya, setelah wali kota dan wakil wali kota Mataram terpilih dilantik tanggal 17 Februari 2016, agar segera melakukan evaluasi pimpinan SKPD,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (11/2).

Ia menilai, evaluasi kinerja ini merupakan salah satu bagian tugas pertama yang sangat penting dan urgen untuk mendukung program-program pemerintah kota lima tahun ke depan.

baca juga : 17 Februari Datu Mentaram Terpilih Dilantik

“Saya yakin, beliau-beliau (wali kota dan wakil wali kota Mataram terpilih-red) sangat cerdas, dan bisa menentukan pejabat sesuai dengan keahliannya,” katanya.

Namun demikian, Selly enggan menyebut secara pasti kenapa evaluasi kepala SKPD itu menjadi catatan pentingnya kepada kepala daerah definitif nanti.

“Jangan pancing-pancing saya untuk menyebut alasannya, tetapi salah satunya karena sudah ada pimpinan SKPD akan masuk masa pensiun sehingga perlu ada penyegaran,” katanya.

Menurutnya, seorang pegawai negeri sipil (PNS) harus dilakukan penyegaran minimal di bawah lima tahun sekali agar tidak monoton dan PNS tidak jenuh.

“Rasa jenuh pada satu SKPD pasti ada, apalagi menjadi pejabat. Karena itu sesuai dengan aturan ASN jabatan maksimal lima tahun,” sebutnya.

Selain meminta agar wali kota definitif melakukan evaluasi terhadap pimpinan SKPD, Selly yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi NTB ini meminta wali kota definitif dapat melanjutkan program lima hari kerja yang telah dicanangkannya sejak 1 September 2015.

Pasalnya, dia telah melakukan evaluasi dan menilai lima hari kerja cukup efektif, selain untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lainnya juga untuk efisiensi daya listrik pada hari Sabtu.

“Apalagi, kita sudah mengalokasikan anggaran untuk tunjangan kinerja daerah (TKD) dalam APBD 2016 selama 13 kali,” kata Selly. (ant)


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat