Polisi Temukan Indikasi Pelanggaran Hukum Terkait Aset Cilinaya

ilustrasi
ilustrasi

kicknews.today Mataram – Tim penyidik Kepolisian Resor Mataram menemukan indikasi pelanggaran hukum berdasarkan keterangan beberapa saksi dan sejumlah dokumen penjualan aset milik pemkot Mataram.

Untuk menangani kasus tersebut, pihak kepolisian Resor Mataram berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam menangani laporan masyarakat mengenai dugaan penjualan aset milik pemerintah kota setempat di kawasan Cilinaya Mataram Mall.

Kapolres Mataram melalui Kasat Reskrim AKP Zaky Maghfur kepada wartawan, Kamis (11/2), mengatakan, langkah koordinasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan kasus yang dilaporkan masyarakat itu.

“Kami sudah berkoordinasi dengan cara bersurat kepada pihak Kejati NTB pada pekan lalu, tapi belum juga ada balasan. Ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses pengusutannya,” kata Zaky.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram mempunyai informasi, tetapi belum memberikan kepada pihak kepolisian, karena juga dibutuhkan oleh tim penyidik dari Kejati NTB.

“Itu yang menjadi alasan kami juga bersurat kepada pihak Kejati NTB, agar penanganan laporan ini jelas oleh siapa,” ucapnya.

Sementara itu, Kejati NTB melalui Kasi Penkum dan Humas I Made Sutapa saat dikonfirmasi terkait surat yang diajukan Polres Mataram, belum juga memberikan tanggapan yang jelas.

“Apakah sudah diterima dan bagaimana hasilnya, saya tanyakan dulu ke penyidik,” kata Sutapa.

Diketahui, tim penyidik Kejati NTB beberapa waktu lalu telah menyita sejumlah sertifikat bukti penjualan aset Pemkot Mataram itu. Jumlahnya yang diduga bermasalah sebanyak 16 titik di kawasan Cilinaya Mataram Mall.

16 titik yang diperjualbelikan oleh pihak ketiga dari PT PCF ini, dilakukan secara berkala, terhitung mulai 1997, 1998, 1999, 2001, dan terakhir pada Agustus 2015. (ant)


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat