Curhat Sang Wagub Sumatera Utara Di Depan Surya Paloh

Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi (net)
Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi (net)

kicknews.today Jakarta – Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, di Jakarta, Rabu (3/2), mengungkapkan isi pembicaraan islah yang dilakukannya bersama Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang difasilitasi oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

“Pada Maret 2015 saya menghadap beliau (Surya Paloh) mengenai persiapan pemilihan kepala daerah, lalu beliau menyampaikan ‘You itu punya gubernur mau ketemu saya’. Saya kaget lalu saya sampaikan kepada ketua saya mohon izin, kalau Pak Gubernur diundang maka saya juga diundang agar informasinya seimbang jangan hanya dengar dari Pak Gubernur yang bisa saja menjelek-jelekkan saya. Satu bulan kemudian saya ditelepon Martin Manurung sebagai Korwil (Koordinator Wilayah) untuk datang ke Jakarta. Katanya ada agenda Pak Ketua bertemu Pak Gubernur dan saya datang akhirnya ketemu dengan Pak Gubernur di ruang Pak Ketua,” kata Tengku Erry dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu.

Terdakwa dalam perkara ini adalah Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti yang didakwa menyuap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara senilai total 27 ribu dolar AS dan 5 ribu dolar Singapura untuk mempengaruhi putusan terkait pengujian kewenangan Kejati Sumut serta menyuap mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebesar Rp200 juta.

Suap tersebut terkait dengan adanya permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumut.

Pertemuan itulah yang dimaksud dengan islah yang terjadi pada 19 Mei 2015 di Kantor DPP Nasdem Gondangdia yang dihadiri oleh Gatot Pujo Nugroho, Tengku Erry Nuradi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Mahkamah Partai Nasdem Otto Cornelis Kaligis yang juga pengacara pribadi Gatot Pujo.

“Pak Ketua membuka pertemuan dan menanyakan apa maksud tujuannya. Pak Gubernur menyampaikan bahwa ‘Pak wakil mengadu-ngadukan saya ke mana-mana seperti ke KPK, kejaksaan, kepolisian kemudian selalu hadir di setiap acara-acara yang tidak diperintahkan untuk hadir’, termasuk demo-demo menurut Pak Gubernur saya yang menyuruh orang-orang berdemo,” cerita Erry.

Atas tuduhan Gatot tersebut, Erry kemudian memberikan klarifikasi.

“Saya bilang, saya tidak tahu Pak Gubernur 2 tahun berubah drastis, saya tidak tahu kenapa dan berubah bukan hanya ke saya tapi juga ke banyak orang. Saya minta mana bukti yang bapak mengatakan saya mengadu-ngadu ke Kejaksaan, KPK, Polri, justru terbalik. Mohon maaf saya sebagai tugas pengawasaan mendapat teguran dari inspektorat Mendagri tentang mutasi pegawai dan anggaran di Sumut,” jelas Erry.

Pengaduan terhadap mutasi itu menurut Erry dibuat oleh pegawai pemprov dan sedangkan pengaduan mengenai penggunaan anggaran berasal dari anggota DPRD.

“Pengaduan anggaran oleh anggota DPRD partai pendukung bapak sendiri, jadi mana buktinya pengaduan oleh saya? Saya tidak seperti itu, Bapak jangan dengar cakap-cakap orang tentang hal-hal yang mendiskriditkan hubungan kita. Banyak orang yang mengadu domba, jangan semua disahlakan ke saya,” tegas Erry.

Dalam islah tersebut, Erry juga menyampaikan curahan hatinya yang tidak mendapat delegasi tugas dari Gatot selama 2 tahun.

“Selama 2 tahun saya tidak pernah satu pun dapat tugas disposisi dari beliau dan beliau menanyakan kenapa hadir di tempat yang tidak saya wakilkan, mohon maaf bapak saya hadir di acara itu karena diundang, namun tidak lama Pak Ketua (Surya Paloh) harus bertemu tamu yaitu dubes Rusia jadi tinggal saya bersama Pak Gubernur selama 40 menit,” jelas Erry.

Erry mengaku bahwa dalam momen tersebut untuk pertama dan terakhir ia berbicara empat mata dengan Gatot.

“Saya katakan kalau saya salah bapak bisa panggil saya, tegur saya secara empat mata asal jangan di depan umum. Bapak itu kan bos saya kenapa bapak tidak melakukannya? Banyak lagi yang saya sampaikan,” tambah Erry.

Surya Paloh selanjutnya pun berpesan agar keduanya menjaga keharmonisan.

“Pak Ketua mengatakan ‘Kalian berdua adik-adik saya, saya mau kalian akur. You gubernur pilot, You wakil copilot, kalau pesawat bertengkar maka penumpangnya mati semua. Kami kemudian bicara pembagian tugas kewenangan, saya bukan minta tugas yang ada di bawah saya yaitu pengawasan, pemberdayaan perempuan, pemuda, sosial, lingkungan hidup kenapa tidak diberikan ke saya?. Lalu Pak Ketua menambahkan ‘You atur-atur untuk bantu gubernur you, saya tidak mau tahu kalau you kompak banyak yang bisa dilakukan. Pak Gubernur mengatakan siap dan saya juga siap itu yang dimaksud islah,” jelas Erry.

Pascaislah tersebut, menurut Gatot, ia memberikan 10 dari total 55 SKPD yang ada di pemprov Sumut.

“Saya mengatakan redaksional bang SP (Surya Paloh), dari 55 SKPD cuma kasih 10 SKPD saya pikir wajar dan beliau minta 4 SKPD makanya saya sampaikan ke Pak Wagub,” kata Gatot.

Gatot dan Evy didakwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat