Ada Lima Bayi Ikut Dalam Demo Lotim, WALHI Kecam Penanganan Aparat

Massa pendemo yang menolak pengerukan pasir di lombok timur dengan tegas menolak pengerukan pasir yang rencananya untuk reklamasi pantai benoa Bali (kicknews)

kicknews.today Mataram – Demo masyarakat Lombok Timur terkait rencana pemerintah daerah untuk mengeruk pasir di wilayah laut Lombok Timur demi reklamasi Teluk Benoa Bali menyisakan sedikit cerita perih.

Pihak kepolisian Polres Lotim dalam aksi penanganannya sempat menembakkan gas airmata, akibatnya, beberapa pengunjuk rasa diantaranya lima orang bayi yang ikut bersama dengan ibunya turun melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada Rabu (27/1) pagi, menderita gangguan pernafasan.

Walhi NTB mengecam dan mempersoalkan tindakan aparat kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa ribuan warga Kabupaten Lombok Timur yang menolak penambangan pasir laut untuk reklamasi Teluk Benoa di Bali tersebut.

Direktur Walhi NTB melalui Divisi Kampanye Jhony Suryadi di Mataram, Kamis (28.1) menyatakan aksi pelemparan batu bukan bermula dari ulah para pengunjuk rasa.

“Aparat kepolisian memprovokasi dengan menembakkan gas air mata ke arah massa aksi dengan disertai lemparan batu,” kata Jhony.

Selain itu, menurut informasi yang diterima Walhi NTB ada tiga orang warga yang berasal dari massa aksi mengalami luka akibat terkena lemparan batu dan empat lainnya pingsan sehingga saat itu juga para korban langsung dilarikan ke rumah sakit.

Atas kejadian itu, Walhi NTB menuntut Kapolres Lombok Timur termasuk Kapolda NTB untuk segera mengusut tuntas tindakan oknum aparat kepolisian tersebut.

“Kami minta persoalan ini dapat diusut sampai tuntas, dan berikan sanksi tegas kepada oknum anggota yang salah,” ujar Jhony.

Aksi ribuan pengunjuk rasa itu diikuti Front Perjuangan Rakyat (FPR) Lombok Timur, Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA) NTB, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Lombok Timur, Walhi NTB, LPSDN, OSD dan Pilar Seni.

Dalam upaya mediasi yang berhasil dipertemukan antara perwakilan dari pihak pengunjuk rasa dengan Pemkab Lombok Timur, Walhi NTB yang juga ikut serta dalam pertemuan langsung dengan pejabat humas itu, masih menganggap jawaban yang disampaikan pemerintah belum cukup memuaskan.

“Kami menyayangkan, Humas Pemkab Lombok Timur malah menyatakan tidak mengetahui lebih banyak terkait rencana tambang ini, sehingga belum bisa berbuat banyak,” katanya.

Menurut Jhony, jawaban yang disampaikan oleh pihak pemerintah dinilai sudah tidak masuk akal, karena baginya persoalan ini “mustahil” tidak diketahui sejauh mana perkembangannya.

Terkait hal itu, masyarakat dikatakannya tetap menolak dan tidak akan membiarkan rencana penambangan pasir laut itu berdiri di wilayah Lombok Timur.

“Jelas dampaknya bagi kami sangat besar sekali, karena laut adalah sumber kehidupan masyarkat Lombok Timur yang sebagian besar kita tahu berprofesi sebagai nelayan,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat