Kasus Dugaan Korupsi BKD NTB, Wagub Dukung Langkah Penegak Hukum

Muhammad Amin (net)
Wagub NTB, Muhammad Amin (net)

kicknews.today Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin mendukung langkah kejaksaan melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat NTB.

“Saya mendukung langkah penegak hukum. Tetapi, kita juga tidak bisa langsung melihat perkara bahwa itu langsung dikatakan korupsi, karena semua masih dalam klarifikasi,” kata Muhammad Amin di Mataram, Rabu (27.1).

Amin menuturkan, dalam kasus seperti ini, semua pihak harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sebab, pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan baru tahap awal, bukan akhir. Bahkan, jika ada laporan yang masuk penegak hukum juga tidak boleh terpengaruh.

“Kita tahu semua ini masih dalam penyelidikan dan perlu pembuktian. Belum lagi kita harus bicara praduga tidak bersalah. Untuk itu, semua perkara yang sedang ditangani tidak boleh langsung dikatakan itu benar korupsi, karena semua itu harus dibuktikan melalui sebuah keputusan hukum, yakni peradilan,” jelasnya.

Menurutnya, jika penyelidikan kejaksaan itu berkaitan dengan pembangunan fisik, pastinya sudah melalui mekanisme, misalkan realisasi fisik sekian, begitu juga dengan realisasi keuangan berikut dengan persentase pengerjaannya. Tetapi, kalau ada keterlambatan ada ketentuan yang mengatur.

“Jadi semua sudah memiliki ketentuan, kalaupun ada pelanggaran sejak dari awal sudah diberikan sanksi apakah itu pemborong atau pelaksana proyek,” tegasnya.

Selain itu, Amin tidak ingin melihat jika kasus yang kini tengah diusut Kejati NTB itu dikaitkan dengan politik untuk menghalangi Kepala BKD dan Diklat NTB Muhammad Suruji mengikuti pendaftaran seleksi Sekda NTB.

“Itu hak dia (Muhammad Suruji, red) ikut seleksi Sekda. Karena jabatan Sekda adalah jabatan karir bukan politis. Silakan masing-masing pihak berkompetisi secara sehat. Jangan ada politisasi, sebelum ada putusan dari pengadilan. Semua ini sifatnya masih klarifikasi,” kata dia.

Kepala BKD dan Diklat NTB Muhammad Suruji menyangkal dugaan kasus korupsi yang dialamatkan kepada institusinya menyusul pemeriksaan salah satu karyawan itu oleh Kejaksaan Tinggi NTB.

“Saya terima telepon dari LSM, bahwa saya sudah dilaporkan ke kejaksaan, saya katakan tidak tahu, karena tidak ada panggilan. Tetapi tiba-tiba keesokannnya sudah muncul di media,” kata Suruji.

Menurut Suruji, dirinya tidak mengetahui sama sekali soal kasus korupsi yang diduga terjadi di institusi yang dipimpinnya itu. Namun diakuinya pihaknya sering ditelepon oleh sejumlah LSM yang tidak jelas namanya atau dirinya menyebut LSM abal-abal tentang dugaan korupsi di tubuh BKD dan Diklat NTB.

“LSM sering menghubungi, menakut-nakuti soal tuduhan korupsi. Namun, setelah kami konfirmasi ke kejaksaan mereka tidak tahu,” tegasnya. (ant)


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat