Kejati NTB Siap Bongkar Dugaan Korupsi Di Mega Proyek BWS Bendungan Raba Baka

bendungan Raba Baka Dompu (net)
bendungan Raba Baka Dompu (net)

 

kicknews.today Mataram – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat siap membongkar dugaan tindak pidana korupsi pembangunan mega proyek Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, yakni bendungan Raba Baka di Kabupaten Dompu, yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Kajati NTB melalui Kasi Penkum dan Humas I Made Sutapa kepada wartawan di Mataram, Selasa (26/1), mengatakan, penanganan laporannya baru mulai tahap pengumpulan data dan keterangan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembangunan bendungan Raba Baka.

“Kita baru mulai mengumpulkan data dan keterangan. Untuk saat ini, kita sudah dapat sejumlah dokumen yang berhasil disita,” kata Sutapa.

Dokumen yang berhasil disita oleh pihak Kejati NTB itu, diketahui berisi tentang kontrak kerja, nilai proyek maupun pemenang tender proyek yang mulai dikerjakan pada tahun 2013.

Ia menuturkan, laporan yang diterima kejaksaan atas dugaan korupsi ini, tidak dalam bentuk satu item proyek saja, baik pengerjaan bendungan maupun jaringan irigasi.

“Laporan yang kami terima ini masih kita dalami, karena ada sejumlah item yang dilaporkan,” ujarnya.

Selain dokumen, Sutapa mengakui bahwa Kejati NTB juga telah meminta keterangan sejumlah pihak yang berkaitan dengan mega proyek yang berlokasi di Kabupaten Dompu itu.

“Yang jelas sudah ada sejumlah pihak yang dimintai keterangan, sifatnya klarifikasi laporan saja,” ucapnya.

Menurut informasinya, mega proyek multi years center (MYC) Raba Baka Kompleks (RBK) ini, mendapat kucuran anggaran dari APBN secara bertahap. Untuk tahun 2013, jumlahnya mencapai Rp60 miliar, hingga tahap selanjutnya dana yang telah digelontorkan mencapai Rp316 miliar.

Untuk tahun 2015, turun kembali dana yang berasal dari APBN, yang diperuntukkan bagi proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Raba Baka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang nilainya mencapai Rp13.999.999.200. Proyek tersebut, dikerjakan oleh PT Indopenta Bumi Permai, asal Surabaya.

Terkait dengan proyeknya yang kini masih dalam tahap pembangunan, Sutapa menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi hambatan bagi Kejati NTB untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah masuk.

“Sebenarnya kami harus menunggu sampai proyek ini selesai, tapi karena datang laporan masyarakat, maka kami menindaklanjutinya. Prosesnya tetap jalan,” ujar Sutapa. (ant)


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat